Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengatasi masalah kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pernyataan ini disampaikan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).
“Saya sudah memerintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Hacker Bjorka Bocorkan 6 Juta Data NPWP, Termasuk Presiden Jokowi Sekeluarga Hingga Sri Mulyani
Presiden menjelaskan bahwa kebocoran data dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keteledoran dalam pengelolaan password dan penyimpanan data yang tidak terstruktur. “Ini semuanya (kebocoran), semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Mungkin juga karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas hacker,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebocoran NPWP. “Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen dan tim IT-nya. Ditunggu saja ya,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkapkan melalui akun X-nya @secgron bahwa enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum pada 18 September 2024. Data yang diduga bocor tidak hanya mencakup NPWP, tetapi juga Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan informasi lainnya. Harga jual keseluruhan data tersebut mencapai Rp150 juta.
Yang mengejutkan, di antara data yang diduga bocor terdapat informasi milik sejumlah petinggi negara, termasuk:
- Presiden Joko Widodo
- Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Jokowi)
- Kaesang Pangarep (putra Presiden Jokowi)
- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
- Menteri BUMN Erick Thohir
- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menyatakan, “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman.”
Presiden Jokowi menekankan bahwa insiden kebocoran data seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Namun demikian, beliau menegaskan pentingnya mitigasi cepat untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.
Kasus ini menambah daftar insiden kebocoran data yang telah terjadi di Indonesia, menunjukkan urgensi peningkatan keamanan siber dan pengelolaan data yang lebih baik di institusi pemerintah dan swasta.
