Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan manfaat sumber daya alam untuk kemajuan daerah.
Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah yang berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Minggu (24/8/2025). Ia menekankan pentingnya optimalisasi tambang sebagai sumber pendapatan daerah yang selama ini belum maksimal.
“Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini,” ungkap Bahlil.
Prioritas IUP untuk Pelaku Ekonomi Lokal
Dalam upaya meningkatkan PAD, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada koperasi, UMKM, dan BUMD melalui UU Minerba yang baru.
Skema ini menjadi jalan bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang. “Kita harus membangun konglomerat-konglomerat baru di daerah,” tegas Menteri ESDM ini.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah Bahlil. Ia mengakui potensi tambang Sulawesi Tengah yang besar namun kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal.
“Potensi tambang kita besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari harapan,” kata Anwar Hafid. “PAD kita Rp 2,5 triliun, padahal bisa ditingkatkan Rp 2 triliun lagi jika tata kelola diperbaiki.”
Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi tambang. Program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta pemerataan hasil.
Hilirisasi tambang tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomis komoditas, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal.
Dalam kesempatan lain, Bahlil juga menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan pada subsektor pertambangan dan hilirisasi. Pemerintah mendorong kolaborasi yang baik antara investor, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
