bjorka
Hacker Bjorka kembali menarik perhatian publik Indonesia dengan menjual 6 juta data pribadi termasuk didalamnya beberapa pejabat tinggi. Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya dugaan kebocoran data yang melibatkan sekitar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) warga Indonesia. Informasi ini dibagikan melalui akun media sosial X miliknya pada Rabu (18/9/2024).
Menurut Teguh, data yang diduga bocor ini diperjualbelikan di Breach Forum dengan harga sekitar 150 juta rupiah. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulisnya.
Yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian adalah adanya dugaan bahwa di antara data yang bocor terdapat informasi milik sejumlah pejabat tinggi negara. “NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tambah Teguh.
Beberapa nama pejabat yang disebutkan termasuk:
- Presiden Joko Widodo
- Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka
- Kaesang Pangarep
- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
- Menteri BUMN Erick Thohir
- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Teguh menjelaskan bahwa terdapat 10 ribu sampel data yang berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Berdasarkan informasi yang dibagikan, akun yang diduga menjual data tersebut adalah Bjorka, sosok yang sebelumnya juga dikaitkan dengan beberapa insiden kebocoran data lembaga negara. Data yang dijual berjumlah 6.663.379 dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.
Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan sedang melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menyampaikan, “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman.”
Masyarakat diminta untuk tetap tenang selama proses investigasi berlangsung. Kasus ini menambah daftar panjang insiden keamanan siber yang terjadi di Indonesia, menunjukkan pentingnya peningkatan keamanan data pribadi warga negara.
Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus dipantau dan dilaporkan sesuai dengan informasi resmi yang diterima dari pihak berwenang.
