Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target untuk menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Kota yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dalam rangka mencapai target tersebut, Presiden telah menginstruksikan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan peninjauan ulang terhadap desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara. Meskipun desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya, namun perlu dilakukan evaluasi kembali sesuai arahan Presiden.
“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” jelas Basuki pada Sabtu (25/1/2025).
Untuk mendukung percepatan pembangunan ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2028.
Basuki menambahkan bahwa tim desain akan segera dibentuk bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang nantinya akan bekerja di bawah arahan langsung kepala negara. Target akhirnya adalah memastikan bahwa pada tahun 2028, seluruh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dapat beroperasi penuh di ibu kota baru Indonesia.
