Warga Berita – Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani menanggapi banyaknya gelombang protes yang muncul dari sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut sejauh ini banyak juga akademisi kampus yang mendukung Presiden Jokowi.
“Ada juga banyak catatan kampus yang memberikan support terhadap persoalan itu, ilmuwan, agamawan, banyak memberikan catatan itu. Itu bagian dari perbedaan pandangan dan negara demokrasi,” ucap Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
Muzani menyampaikan tidak mau berfikir kritik yang datang dari sivitas akademika sebagai jalan untuk menimbulkan sentimen negatif. Dia mempercayai sudut pandang para akademisi tetap berlandaskan ilmu pengetahuan.
“Mungkin harapan-harapan dari harapan begitu (menimbulkan sentimen negatif). Tapi saya tetap berhusnudzon,” ungkap Muzani.
“Guru besar, profesor, adalah orang yang menjunjung tinggi ilmu, orang yang menjunjung tinggi etik. Sehingga integritas mereka beliau-beliau itu adalah integritas yang luhur,” sambungnya.
Dia juga menyampaikan sejauh ini masih banyak yang percaya dengan langkah-langkah Presiden Jokowi.
“Banyak kok (respon positif), itu ada forum rektor, banyak deh,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1). Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar dari jalur.
Selanjutnya, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang menjelang Pemilu, Kamis (1/2). Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’.
Adapun Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
“Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan ‘freedom of speech’ adalah hak demokrasi,” ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2).
Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.(Din)
