Menteri Wihaji yang merupakan Mentri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menekankan pentingnya kesatuan pandangan di antara Penyuluh KB dalam mendukung program-program pemerintah. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (25/03/2025).
Penyuluh KB sebagai Penentu Masa Depan Kemendukbangga/BKKBN
Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menyatakan bahwa 18.168 orang Penyuluh KB dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) merupakan ujung tombak pelaksanaan program pemerintah.
“18.168 orang Penyuluh KB dan PLKB itulah yang sering saya sebut sebagai penentu masa depan Kemendukbangga/BKKBN, yang nanti akan menjalankan kinerja dan program dari Kementerian,” tegas Wihaji.
Ia juga mengapresiasi peran IPeKB sebagai organisasi yang dibentuk oleh para Penyuluh KB untuk mendukung program-program negara.
“IPeKB adalah organisasi yang dibentuk oleh teman-teman Penyuluh KB maupun petugas, dalam hal ini sudah disepakati pasti semangatnya satu, mem-backup, men-support program-program negara, khususnya program Kementerian,” jelasnya.
Sinkronisasi Persepsi dan Peran Strategis IPeKB
Menteri Wihaji menekankan pentingnya penyamaan persepsi di antara seluruh anggota IPeKB agar program-program Kemendukbangga/BKKBN dapat berjalan efektif.
“Pandangan dan cara berpikir tentang organisasi mesti disamakan, satu persepsi dan nantinya satu perspektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran IPeKB dalam mendukung quick win Kemendukbangga/BKKBN, yang sejalan dengan Visi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) cita ke-4 dan ke-6, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan.
Basis Data sebagai Fondasi Pengendalian Penduduk
Salah satu fokus utama yang ditekankan Menteri Wihaji adalah pentingnya basis data akurat dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2024, tercatat 75.653.359 keluarga telah terdata.
“Inilah bagian yang selama ini dikerjakan oleh Bapak/Ibu di lapangan, baik dalam konteks sebagai petugas lini lapangan maupun ada program lain yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota,” ungkapnya.
Data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, dan penurunan angka kemiskinan.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Multi-Pihak
Menteri Wihaji juga menegaskan perlunya sinergi antara Penyuluh KB, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk memastikan program-program Kemendukbangga/BKKBN berjalan optimal.
- Penyuluh KB diharapkan aktif memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perencanaan ekonomi keluarga.
- Pemerintah daerah diminta memperkuat pendampingan dan fasilitasi program KB di wilayahnya.
- Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha juga diperlukan untuk memperluas jangkauan program.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski telah banyak capaian, Menteri Wihaji mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti:
✔ Kesenjangan akses layanan KB di daerah terpencil.
✔ Tingkat partisipasi pria dalam KB yang masih rendah.
✔ Edukasi kesehatan reproduksi yang perlu ditingkatkan.
Ia berharap melalui Rakernas IPeKB 2025, seluruh Penyuluh KB dapat memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan keluarga Indonesia.
