Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Menteri Wihaji, menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (19/3). Kunjungan ini membahas sinergi program Kemendukbangga/BKKBN dengan Pemerintah Provinsi NTT, khususnya dalam penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Wihaji menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia, di mana 70,72% penduduk berada dalam usia produktif. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama adalah memastikan kelompok usia produktif ini mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Bonus demografi Indonesia mencapai 70,72%. Artinya, dalam 10 orang, ada sekitar 7 orang yang berada dalam usia produktif. Tantangannya, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak atau justru masih banyak yang belum terserap?” ujar Menteri Wihaji.
Fokus pada Penanganan Stunting di NTT
Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa Provinsi NTT menghadapi tantangan serius dalam penanganan stunting dan kesejahteraan keluarga. Data menunjukkan, sebanyak 331.000 keluarga di NTT masuk kategori Risiko Stunting (KRS) yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, 81.984 keluarga masuk kategori KRS desil 1, yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok prasejahtera atau miskin ekstrem.
“Di NTT, ada 81 ribu keluarga yang belum memiliki jamban, sementara 157 ribu keluarga tidak memiliki akses sanitasi yang memadai. Selain itu, 103 ribu keluarga belum memiliki akses air minum layak,” tambah Menteri Wihaji.
Kondisi ini menjadi perhatian utama Kemendukbangga/BKKBN, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas hidup keluarga di NTT.
Peran Kemendukbangga dalam Pengendalian Penduduk dan Peningkatan SDM
Dalam kesempatan ini, Menteri Wihaji juga menjelaskan perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Perubahan ini mencerminkan peran lebih luas dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting, Kemendukbangga berkomitmen untuk mempercepat program-program intervensi guna mengatasi tantangan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di berbagai daerah, termasuk NTT.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program-program terintegrasi,” tegas Menteri Wihaji.
Sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT
Gubernur NTT menyambut baik dukungan dan sinergi yang ditawarkan oleh Kemendukbangga/BKKBN. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat upaya pemerintah provinsi dalam menangani masalah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kemendukbangga/BKKBN. Dengan sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat penanganan stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di NTT,” ujar Gubernur NTT.
Langkah Strategis ke Depan
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat program-program kependudukan dan pembangunan keluarga di NTT. Beberapa fokus utama meliputi:
- Percepatan Penurunan Stunting: Melalui intervensi gizi dan peningkatan akses sanitasi serta air bersih.
- Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: Dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses layanan dasar.
- Pemanfaatan Bonus Demografi: Melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja bagi kelompok usia produktif.
Kunjungan kerja Gubernur NTT ke Kemendukbangga/BKKBN yang dipimpin oleh Menteri Wihaji menegaskan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan kependudukan dan pembangunan keluarga di NTT. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan upaya penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga dapat berjalan lebih efektif, mendukung terwujudnya masyarakat NTT yang sehat dan sejahtera.
Menteri Wihaji menegaskan, “Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan program-program ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.”
