“Target awal jumlah produk UMKM yang tayang di e-katalog sebanyak 5 juta produk, namun dari hasil inventarisasi realisasinya saat ini sudah mencapai 7,6 juta produk,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi di sela-sela peresmian toko daring pengadaan barang dan jasa di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.
Sementara transaksi menggunakan produk dalam negeri, kata dia, sesuai Instruksi Presiden nomor 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi harapannya lebih banyak.
Adapun targetnya, imbuh dia, sebesar 95 persen, namun tahun ini penggunaan produk dalam negerinya mendekati akhir tahun 2023 realisasinya hampir 91 persen.
Untuk belanja ke UMKM atau usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) sesuai inpres tersebut harus 40 persen. Namun, tahun ini sudah mencapai 42 persen.
“Nilai transaksinya tahun lalu lewat e-katalog sekitar Rp87 triliun, sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp195 triliun. Artinya sudah banyak pemerintah daerah yang terlibat dan sudah banyak kementerian lembaga yang terlibat dalam metode transaksi lewat daring atau e-katalog, dan semakin banyak UMKM yang terlibat,” ujarnya.
Ia berharap adanya platform e-katalog bisa pula mencegah terjadinya kasus korupsi, karena lebih transparan, semua pihak bisa melihat, semua penyedia jasa bisa melihat apa yang akan direncanakan pemerintah daerah selama setahun ke depan.
“Artinya, ketika pemda hendak melakukan pengadaan alat kesehatan atau alat tulis kantor (ATK), semuanya bisa ikut berpartisipasi menyiapkan produk-produk tersebut,” ujarnya.
Untuk menyeimbangkan sistem yang bagus tersebut, kata dia, juga perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sistem bagus kalau orangnya tidak bagus ya sama saja, maka sistemnya buat katalog kemudian SDM ditingkatkan lewat uji kompetensinya dan secara kelembagaannya juga dibuat lebih baik,” ujarnya.
Baca juga: LKPP RI gaet Pertamina jadi BUMN pertama gunakan E-Katalog
Baca juga: LKPP memangkas skema KPBU percepat pembangunan IKN
Baca juga: LKPP RI kembangkan lokapasar pemerintah
Baca juga: DPR ingatkan LKPP hadirkan akses e-katalog yang berkeadilan
