MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Tokoh senior Muhammadiyah yang juga aktif dalam forum-forum pada isu keamanan manusia (human security) secara global, Habib Chirzin berharap Muhammadiyah menjaga eksistensi untuk menciptakan keberdayaan masyarakat dan berperan sebagai kontrol sosial.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 1986-1989 ini pada Jumat malam (31/5) dalam forum diskusi Ngaji Berkat yang diselenggarakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta.
Sosok yang akrab disapa Pak Habib memulai diskusi dengan mengungkapkan fakta tentang isu-isu dan gagasan human security yang saat ini dilakukan oleh PBB adalah genuin gagasan dari aktivis kemanusiaan berasal dari Asia, termasuk Indonesia di dalamnya yang saat itu diwakilinya dan beberapa aktivis lain.
Mengetahui fakta itu, Pak Habib berharap negara di Asia, termasuk organisasi non pemerintah seperti Muhammadiyah untuk ikut mengawal isu ini dengan serius dan berkesinambungan. Hal itu disampaikan Pak Habib bukan dengan maksud dikotomis, melainkan ini isu bersama yang harus diperjuangkan.
Sementara itu, menyibak tentang aktivitas dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM PP di tengah arus pembangunanisasi. Menurutnya isu pemberdayaan ini terus berkembang. Pasalnya dahulu istilah yang digunakan adalah community development tapi sekarang empowerment.
Dijelaskan oleh Pak Habib, community development adalah pembangunan manusia yang belum tentu memiliki sisi membangun keberdayaan. Berbeda dengan empowerment yang memberdayakan sekaligus juga melakukan social change atau perubahan sosial.
“Itulah sebabnya maka peran-peran lembaga sosial – namanya movement itu berubah atau berkembang. Dari pendampingan-pendampingan untuk pertumbuhan kesejahteraan menjadi bagaimana merubah nasib, merubah posisi tawar terhadap negara, terhadap oligarki, terhadap pemodal,” ungkapnya.
Negara sebagai kekuatan yang besar memerlukan kontrol sosial, dan peran melakukan kontrol itu bisa dilakukan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah itu harus bertahan. Sebab tidak boleh semua terlibat dalam politik – melainkan Muhammadiyah hadir sebagai civil society yang bebas dan mandiri.
“(Muhammadiyah) harus mandiri dari pemodal, mandiri dari kekuasaan karena perjuangannya bukan power struggle, bukan berebut kekuasaan, bukan profit making – bagaimana melipatgandakan keuntungan. Tapi common good, maslahah al ammah, bonum commune – kebaikan bersama,” tuturnya.
Dewan Pakar Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah ini berharap, Muhammadiyah tetap menjaga eksistensinya. Sebab Muhammadiyah keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjaga keadaban, dan MPM PP Muhammadiyah berada di dalam tugas dan peran itu.
