Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pendirian 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pesantren se-Indonesia. Rencananya, unit pelayanan ini akan beroperasi penuh pada akhir Juli atau Agustus 2025. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat peluncuran program di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Senin (26/5).
Dukung Santri, BGN Genjot Target 7.000 SPPG Nasional
Dalam kesempatan itu, Dadan menjelaskan, 1.000 SPPG pesantren merupakan bagian dari target nasional 7.000 unit yang ditetapkan BGN untuk Agustus 2025. “Saat ini, 1.579 SPPG sudah berjalan dan melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 4,2 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN sedang memverifikasi 14.000 calon mitra SPPG dan menyiapkan pembangunan 1.542 unit baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami optimistis target 7.000 SPPG tercapai, terutama dengan dukungan pesantren sebagai mitra strategis,” tegas Dadan.
Fokus pada Jawa dan Banten
Peluncuran SPPG pesantren di Bangkalan turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Muhaimin menekankan pentingnya menjaga standar kualitas infrastruktur dan layanan. “SPPG harus memastikan santri mendapat asupan gizi seimbang. Jangan sampai pembangunan sekadar memenuhi kuantitas, tapi abai kualitas,” pesannya.
Program ini akan diprioritaskan di pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Pemilihan lokasi didasari tingginya populasi santri serta kerentanan masalah gizi di wilayah tersebut.
Pesantren Jadi Ujung Tombak
Dadan menyebut, pesantren dipilih sebagai lokasi strategis karena perannya sebagai pusat pendidikan sekaligus basis komunitas. “Santri adalah generasi penerus bangsa. Dengan SPPG, kami ingin memutus mata rantai stunting dan kurang gizi di lingkungan pendidikan agama,” jelasnya.
Setiap SPPG pesantren akan dilengkapi dapur gizi, gudang pangan, dan tim ahli gizi untuk memastikan menu makanan memenuhi standar kesehatan. Pelibatan pengurus pesantren dan masyarakat setempat juga menjadi kunci keberlanjutan program.
Meski optimistis, Dadan mengakui sejumlah tantangan, seperti koordinasi antardaerah dan kesiapan SDM. “Kami telah menyiapkan pelatihan bagi pengelola SPPG dan memperkuat sinergi dengan dinas kesehatan setempat,” ungkapnya.
Muhaimin menambahkan, keberhasilan program ini akan menjadi model untuk perluasan ke daerah lain. “Jika berjalan baik, anggaran untuk SPPG bisa ditambah pada tahun berikutnya,” tandasnya.
