Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak bupati dan wali kota di wilayahnya untuk menyukseskan kebijakan program swasembada pangan pada 2026, salah satu upayanya adalah mewujudkan produksi padi sebanyak 9 juta ton pada tahun tersebut.
Hal itu disampaikannya, saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin.
Untuk komoditas lain, ia juga menargetkan produksi jagung pada 2026 mencapai 3,4 juta ton, kemudian kedelai pada kisaran angka 78 ribu ton.
Pemerintah Provinsi Jateng juga memasang target peningkatan produksi pada bidang peternakan, baik daging, susu, dan telur. Begitu juga dengan perikanan budi daya.
Melalui final musrenbang tersebut, ia menekankan kepada seluruh kepala daerah bahwa untuk menjadikan negara berdaulat maka dimulai dari ketahanan pangannya.
Menurut dia, profil jatidiri ekonomi Jateng yakni pada sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah bisa menyelaraskan program provinsi dan nasional dalam satu tarikan nafas, ditambah dengan penyesuaian kearifan lokal pada masing-masing daerah.
“Ini landasan pijakan kita dalam rangka melakukan kegiatan di seluruh wilayah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng Sumanto menambahkan bahwa pihaknya memberikan saran agar adanya keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya.
Ia mengatakan perlunya penyesuaian terhadap tantangan baru yang dihadapi, termasuk perubahan iklim, krisis pangan, dan digitalisaai layanan.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pemerataan hasil pembangunan, agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Untuk mencapai itu, Sumanto berharap Pemprov Jateng mampu melakukan percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan stunting.
“Kemudian, reformasi pendidikan dan kesehatan berbasis mutu, serta penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis kearifan lokal,” katanya.
Program ambisius swasembada pangan Jawa Tengah 2026 ini menjadi bagian integral dari upaya memperkuat kedaulatan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah provinsi.
