SERANG, Warga Berita – Elly Nurlia, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menilai sikap pemilih di Banten kontradiktif.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), warga Banten menyetujui untuk menghilangkan dinasti politik di Banten.
“Hasil survei IPRC menunjukkan bahwa warga Banten setuju untuk menghilangkan dinasti politik, sebab menilai bahwa dinasti politik itu membawa dampak buruk terhadap pelaksanaan demokrasi di daerah,” ujar Elly dalam rilis temuan hasil survei IPRC di Kota Serang, Rabu, 15 November 2023.
Namun, pernyataan itu kontradiktif dengan sikap warga Banten yang juga malah menyetujui dan menilai wajar adanya money politic atau politik uang. Berdasarkan hasil survei IPRC, sebanyak 56,6 persen dari 1.200 responden menyatakan pemberian uang/barang/sembako/hadiah (politik uang) merupakan hal
yang dapat diterima secara wajar. Hanya (34,8 persen) responden yang menyatakan tidak wajar. Bahkan, Gen Z dinilai menyukai dengan adanya money politic.
“Ini kontradiktif sekali di mana politik uang dinilai wajar oleh masyarakat yang pragmatis, sedangkan pihak dinasti merupakan pihak yang memiliki uang yang banyak sehingga bisa terus menciptakan regenerasi aktor dinasti politik,” ujarnya.
Menurutnya, dengan sikap yang pragmatis itu, warga Banten secara tidak sengaja telah memberikan ruang bagi dinasti politik untuk terus melakukan regenerasi aktor.
“Jadi memang masyarakat itu pragmatis, bahwa mendapatkan uang itu adalah wajar. Dan berdasarkan hasil survei menunjukkan orang yang berpendidikan itu menilai bahwa cukup wajar menerima uang dari paslon,” ungkapnya.
Elly memaparkan, di Banten terdapat beberapa klan dinasti yang berkuasa. Klan-klan itu sudah menguasai beberapa daerah, dan selalu memenangkan kontestrasi pemilihan kepala daerah (pilkada), baik itu pasangan yang dicalonkan dari dalam klan maupun pasangan yang diusung oleh klan dinasti itu.
Ia pun mencotohkan kontestasi Pilgub Banten, yang mana dalam beberapa pilgub klan Atut Chosiyah selalu berhasil meraih kursi Gubernur Banten. Hal sama juga terjadi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Lebak (Mulyadi Jayabaya) dan Pandeglang (A Dimyati Natakusumah) dikusai oleh orang itu yang sudah menduduki kursi bupati selama empat periode.
“Dinasti ini kasus yang eksistensinya terus berkembang dan tidak terputus, di Provinsi Banten ini dinastinya terus berlanjut. Pada Pilgub Banten, klan Atut tidak pernah mengalami kekalahan. Beberapa pilgub kemarin, calon gubernur selalu menang jika didukung atau diusung oleh keluarga ini,” imbuhnya.
Dinasti politik dan money politic telah menjadi masalah serius bagi sistem demokrasi di Indonesia ini. Untuk itu Elly pun mengajak kepada seluruh masyarakat Banten khususnya Gen Z untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak pragmatis.
“Permasalah ini tidak sulit diatasi jika masyarakatnya sadar dan menolak adanya money politic,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi
SERANG, Warga Berita – Elly Nurlia, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menilai sikap pemilih di Banten kontradiktif.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), warga Banten menyetujui untuk menghilangkan dinasti politik di Banten.
“Hasil survei IPRC menunjukkan bahwa warga Banten setuju untuk menghilangkan dinasti politik, sebab menilai bahwa dinasti politik itu membawa dampak buruk terhadap pelaksanaan demokrasi di daerah,” ujar Elly dalam rilis temuan hasil survei IPRC di Kota Serang, Rabu, 15 November 2023.
Namun, pernyataan itu kontradiktif dengan sikap warga Banten yang juga malah menyetujui dan menilai wajar adanya money politic atau politik uang. Berdasarkan hasil survei IPRC, sebanyak 56,6 persen dari 1.200 responden menyatakan pemberian uang/barang/sembako/hadiah (politik uang) merupakan hal
yang dapat diterima secara wajar. Hanya (34,8 persen) responden yang menyatakan tidak wajar. Bahkan, Gen Z dinilai menyukai dengan adanya money politic.
“Ini kontradiktif sekali di mana politik uang dinilai wajar oleh masyarakat yang pragmatis, sedangkan pihak dinasti merupakan pihak yang memiliki uang yang banyak sehingga bisa terus menciptakan regenerasi aktor dinasti politik,” ujarnya.
Menurutnya, dengan sikap yang pragmatis itu, warga Banten secara tidak sengaja telah memberikan ruang bagi dinasti politik untuk terus melakukan regenerasi aktor.
“Jadi memang masyarakat itu pragmatis, bahwa mendapatkan uang itu adalah wajar. Dan berdasarkan hasil survei menunjukkan orang yang berpendidikan itu menilai bahwa cukup wajar menerima uang dari paslon,” ungkapnya.
Elly memaparkan, di Banten terdapat beberapa klan dinasti yang berkuasa. Klan-klan itu sudah menguasai beberapa daerah, dan selalu memenangkan kontestrasi pemilihan kepala daerah (pilkada), baik itu pasangan yang dicalonkan dari dalam klan maupun pasangan yang diusung oleh klan dinasti itu.
Ia pun mencotohkan kontestasi Pilgub Banten, yang mana dalam beberapa pilgub klan Atut Chosiyah selalu berhasil meraih kursi Gubernur Banten. Hal sama juga terjadi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Lebak (Mulyadi Jayabaya) dan Pandeglang (A Dimyati Natakusumah) dikusai oleh orang itu yang sudah menduduki kursi bupati selama empat periode.
“Dinasti ini kasus yang eksistensinya terus berkembang dan tidak terputus, di Provinsi Banten ini dinastinya terus berlanjut. Pada Pilgub Banten, klan Atut tidak pernah mengalami kekalahan. Beberapa pilgub kemarin, calon gubernur selalu menang jika didukung atau diusung oleh keluarga ini,” imbuhnya.
Dinasti politik dan money politic telah menjadi masalah serius bagi sistem demokrasi di Indonesia ini. Untuk itu Elly pun mengajak kepada seluruh masyarakat Banten khususnya Gen Z untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak pragmatis.
“Permasalah ini tidak sulit diatasi jika masyarakatnya sadar dan menolak adanya money politic,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi
