Warga Berita – Semarak pesta demokrasi telah mencapai puncaknya pada 14 Februari 2024 lalu, saat rakyat Indonesia berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total 204,8 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri. Angka fantastis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyelenggara Pemilu terbesar di dunia, dengan cakupan 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 128 negara perwakilan.
Secara umum seluruh rangkaian Pemilu 2024 berlangsung aman, lancar dan kondusif. Meski sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepatnya (quick count), namun masyarakat tetap harus menunggu hasil rekapitulasi dan penghitungan suara resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU.
Suasana kondusif tersebut sedikit banyak jadi bukti Indonesia mampu menjaga muruahnya sebagai negara demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh yang tak henti menyampaikan pesannya agar persatuan dan kesatuan bangsa menjadi harga mati yang harus di jaga rakyat di tengah politik.
Salah satunya adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, yang menghimbau masyarakat untuk tetap sabar menanti hasil real count dari KPU dengan menjaga kondusivitas.
Menurutnya, hasil hitung cepat Pemilu 2024 yang dilakukan lembaga-lembaga survei terakreditasi adalah salah satu bagian dari demokrasi, namun hasil akhir tetap ada di tangan KPU.
“Suasana kondusif Indonesia saat ini harus tetap dijaga. Semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kalah tetap jaga persatuan, kedamaian, kerukunan. Yang menang jangan euforia berlebihan. Mari tetap saling menghargai,” ujarFahrur, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2024).
Ia menegaskan bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden kelak wajib didukung oleh semua lapisan masyarakat. Olej karena itu dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap kompak dan bersatu dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih maju dan makmur di masa depan.
Senada dengan Fahrur Rozi, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui rilis tertulis mengimbau semua pihak mengedepankan tenggang rasa usai Pemilu 2024.
Kepada pasangan Capres dan Cawapres yang nantinya terpilih secara resmi beserta para pendukungnya diminta tidak jemawa dan euforia yang berlebihan. Sementara yang belum terpilih untuk berjiwa besar dan legawa menerima hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan pertolongan kepada bangsa Indonesia sehingga tetap bersatu, berdaulat, dan maju,” tulis pernyataan PP Muhammadiyah.
Begitu pula Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), yang juga tak henti meminta semua pihak tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Ketua Umum Permabhudi, Philip K. Wijaya, menegaskan bahwa setelah proses Pemilu 2024 selesai, semua pihak harus kembali bersatu dan bergotong royong membangun negeri tercinta Indonesia.
Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia dengan suka cita dan tertib telah mengikuti dan melalui pesta demokrasi akbar, yaitu pemungutan suara serentak, yang puncaknya pada 14 Februari 2024.
“Ini adalah wujud doa kita bersama. Kami, pengurus pusat Permabudhi beserta seluruh Dewan Sangha serta majelis-majelis anggota, ikut merasakan senang dan bersyukur,” jelas dia.
Ia menambahkan, Permabudhi menghindari campur aduk politik dan agama serta memberi hak politik sepenuhnya kepada semua umat Buddha. Oleh karena itu, pihaknya akan terus membantu pemerintah dalam menyebarkan pesan damai demi kepentingan bangsa dan negara.
Sementara Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) dan sembilan organisasi keagamaan Hindu melalui rilis tertulis ikut memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia atas terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berjalan dengan lancar dan sukses.
Organisasi ini pun mengimbau agar semua pihak, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
“PHDI memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024,” bunyi kutipan pernyataan dan imbauan bersama PHDI.
Langkah PHDI ini merupakan tindak lanjut dari imbauan serta Santih Puja yang dilakukan sebelum Pemilu 2024, yang dilakukan sebagai wujud tanggung jawab moral organisasi kepada bangsa dan negara.
Dalam 6 poin imbauan terkait Pemilu 2024, salah satunya menekankan agar semua pihak menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung dan mempercayakan hasilnya kepada KPU.
PHDI menghimbau agar peserta Pemilu 2024 mempercayakan dan mengikuti semua proses melalui mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangan jika terjadi sengketa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelancaran dan ketaatan terhadap aturan dalam proses demokrasi.
Apresiasi Dunia
Keberhasilan Indonesia menggelar dan menjaga Pemilu 2024 tetap berada dalam koridor demokrasi turut disuarakan para delegasi parlemen negara sahabat yang menghadiri program pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) di Bali beberapa waktu lalu.
Salah satu observer, perwakilan dari Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat, Eric Jones, bahkan meyakini Indonesia bisa menjadi contoh negara demokrasi bagi dunia.
“Kami telah belajar, kami mendapatkan pelatihan yang bagus di sini tentang Pemilu. Dan menyaksikannya Pemilu yang benar-benar terjadi sungguh mengasyikkan. Saya menaruh harapan besar pada demokrasi Indonesia dan Pemilunya. Indonesia patut bangga dengan tradisi demokrasinya yang kuat,” katanya.
Senada dengan Eric, delegasi Parlemen Tanzania, Elibarki Immanuel Kingu, turut mengucapkan selamat kepada Indonesia yang dinilainya sudah sukses menyelenggarakan salah satu pemilu terbesar di dunia.
“Selamat kepada Indonesia karena telah menyelenggarakan pemilu yang kredibel, transparan, demokratis, dan damai. Selamat Indonesia. Kami punya pelajaran yang bisa diambil dari kalian,” katanya.
Sebagai informasi, tahapan pemungutan suara telah berakhir, dan KPU pun telah memulai rekapitulasi suara sejak 15 Februari 2024 dan akan resmi diumumkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara sebagaimana Pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (ndi)
