Warga Berita, Jakarta- Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengklaim tak ada deadlock atau jalan buntu penjajakan pertemuan Warga Berita presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Ia mengatakan, sinyal itu juga didapatkan saat ia tak sengaja bertemu bertemu dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
BACA JUGA: Zulhas Yakin Prabowo Utamakan Kepentingan Bangsa
“Saya sempat bertemu, enggak sengaja sih di kereta sama Mas Pacul. (Saya tanya),’Piye friend, mengko bakal ketemu ora (Megawati) karo Pak Prabowo?’” cerita Budiman, Jumat (10/5/2024).
“Masalah waktu. Tapi aku yakin Ibu Mega pasti mau,’ Begitu kata Mas Bambang Pacul. Soal waktu saja,” sambung dia.
Ia menampik jika pernyataan Prabowo yang menyinggung adanya partai yang seolah mengklaim Presiden Soekarno miliknya bertujuan untuk mendiskreditkan PDI-P. Budiman pun menekankan, pernyataan itu tidak menjadi sinyal gagalnya pertemuan Prabowo dan Megawati.
“Jadi, pernyataan Pak Prabowo tidak ada kaitan dengan deadlock,” ucapnya.
BACA JUGA: Prabowo Hadiri Rakornas PAN
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa Prabowo tidak bermaksud menyinggung siapa pun, termasuk PDI-P, dalam pernyataannya itu. Ketua Umum Partai Gerindra itu justru tengah mengingatkan agar masyarakat selalu mengingat ajaran-ajaran Bung Karno.
“Mengingatkan kembali bahwa Bung Karno itu menginspirasi dan Bung Karno melampauai sekat-sekat kepartaian,” imbuh dia.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan ada pihak yang mengklaim seolah-olah Soekarno hanya miliknya. Hal itu disampaikan saat berpidato pada acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.
Sementara, beberapa waktu belakangan sejumlah kader elite PDI-P dan Partai Gerindra terus menyampaikan narasi positif untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati. Namun, sampai saat ini keduanya tak kunjung berjumpa.
BACA JUGA :Zulhas Berterima Kasih Kepada Prabowo Karena Partainya Mengalami Kenaikan Kursi DPR
