SERANG, Warga Berita – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang masih menunggu hasil putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait pengembalian jabatan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang terhadap Sarudin.
Hal tersebut pasca vonis bebas yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Serang atas perkara yang menjerat Sarudin atas dugaan gratifikasi pengadaan mebeler di BPKAD Kabupaten Serang dan pipa di DPRKP Kabupaten Serang, dengan nilai proyek keseluruhan yaitu Rp400 juta pada 2017.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan kepala BKN yang menyebutkan jika PNS apabila ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Untuk itu, pihaknya saat ini masih berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian hukum Setda Kabupaten Serang, untuk memastikan apakah putusan Sarudin berkekuatan hukum tetap atau tidak.
“Kami koordinasi dan pantau dahulu, ke bagian hukum terkait status putusan pengadilan ini, apakah ada banding atau kasasi atau tidak. Apabila tidak ada, melihat dari aturannya maka dapat aktifkan kembali statusnya sebagai PNS,” jelasnya, Rabu 15 November 2023.
Sementara itu, mengenai apakah Sarudin dapat kembali menduduki jabatan lamanya, ia mengatakan jika seluruh aturan tersebut telah diatur dalam KUHP. “Aturannya ada di KUHP, yang jelas kita mengikuti aturan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Serang, Lalu Farhan Nugraha mengatakan, jika pihaknya masih menunggu putusan yang bersifat inkrah terkait status jabatan Sarudin.
“Kalau status kepegawaiannya pak Sarudin masih belum bisa menempati posisi sebelumnya, karena putusannya belum bersifat inkrah, artinya dalam hal ini kita menunggu apakah dari kejaksaan mau melakukan upaya hukum kasasi, kalau misalkan masih melakukan upaya kasasi maka putusannya masih belum bersifat inkrah,” katanya.
Menurutnya, apabila telah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka harus ada pemulihan nama baik untuk Sarudin.
“Setelah inkrah, baru BKPSDM menyurati kepada bkn untuk memulihkan semua nama baik atas dugaan dugaan berkaitan dengan perkara tersebut,” jelasnya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Abdul Rozak
SERANG, Warga Berita – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang masih menunggu hasil putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait pengembalian jabatan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang terhadap Sarudin.
Hal tersebut pasca vonis bebas yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Serang atas perkara yang menjerat Sarudin atas dugaan gratifikasi pengadaan mebeler di BPKAD Kabupaten Serang dan pipa di DPRKP Kabupaten Serang, dengan nilai proyek keseluruhan yaitu Rp400 juta pada 2017.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan kepala BKN yang menyebutkan jika PNS apabila ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Untuk itu, pihaknya saat ini masih berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian hukum Setda Kabupaten Serang, untuk memastikan apakah putusan Sarudin berkekuatan hukum tetap atau tidak.
“Kami koordinasi dan pantau dahulu, ke bagian hukum terkait status putusan pengadilan ini, apakah ada banding atau kasasi atau tidak. Apabila tidak ada, melihat dari aturannya maka dapat aktifkan kembali statusnya sebagai PNS,” jelasnya, Rabu 15 November 2023.
Sementara itu, mengenai apakah Sarudin dapat kembali menduduki jabatan lamanya, ia mengatakan jika seluruh aturan tersebut telah diatur dalam KUHP. “Aturannya ada di KUHP, yang jelas kita mengikuti aturan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Serang, Lalu Farhan Nugraha mengatakan, jika pihaknya masih menunggu putusan yang bersifat inkrah terkait status jabatan Sarudin.
“Kalau status kepegawaiannya pak Sarudin masih belum bisa menempati posisi sebelumnya, karena putusannya belum bersifat inkrah, artinya dalam hal ini kita menunggu apakah dari kejaksaan mau melakukan upaya hukum kasasi, kalau misalkan masih melakukan upaya kasasi maka putusannya masih belum bersifat inkrah,” katanya.
Menurutnya, apabila telah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka harus ada pemulihan nama baik untuk Sarudin.
“Setelah inkrah, baru BKPSDM menyurati kepada bkn untuk memulihkan semua nama baik atas dugaan dugaan berkaitan dengan perkara tersebut,” jelasnya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Abdul Rozak
