SERANG, Warga Berita – Risiko peningkatan laju inflasi pada tahun 2024 diperkirakan masih tinggi, dengan posisi neraca produksi bahan pangan Banten yang masih defisit khususnya untuk komoditas hortikultura.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten merekomendasikan empat hal.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengatakan, empat rekomendasi BI untuk mengantisipasi peningkatan inflasi tahun ini yakni melakukan monitoring harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya memasuki Ramadan dan persiapan Idul Fitri, memastikan tata niaga yang lebih transparan agar tidak terjadi penimbunan atau praktek mafia komoditas lainnya, meningkatkan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan harga yang wajar, serta memetakan kebutuhan komoditas dan memetakan kerjasama antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan daerahnya.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten dan Pemprov Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan menghadirkan Walikota/Bupati dan anggota TPIP dan TP2DD se-Banten di Hotel Aston Serang, Rabu, 21 Februari 2024.
Rakorda tersebut mengangkat tema ‘Penguatan Strategi TPID dan TP2DD Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan di Provinsi Banten’.
Rakorda tersebut dihadiri dan dibuka oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Walikota Serang Yedi Rahmat, Pj Walikota Tangerang Nurdin, Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan, serta Forkopimda Provinsi Banten, dan pimpinan instansi vertikal Provinsi Banten.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengatakan, risiko peningkatan laju inflasi pada 2024 diperkirakan masih tinggi, dengan posisi neraca produksi bahan pangan Banten yang masih defisit khususnya untuk komoditas hortikultura.
Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terdapat lima hal yang perlu menjadi perhatian. Yaitu aspek legal dan aspek operasional implementasi digitalisasi perlu menjadi fokus bagi setiap pemerintah daerah, fokus strategi TP2DD agar implementasi ETPD di Banten dapat lebih akseleratif dapat berupa penyusunan kebijakan yang dapat secara efektif mendorong utilisasi kanal non tunai dalam pendapatan daerah.
Kemudian memperkuat aspek proses dalam rangka implementasi elektronifikasi, mempertajam implementasi ETPD dalam pembahasan dan koordinasi di internal TP2DD secara rutin, serta memperluas penterasi ekonomi digital dengan memanfaatkan komunitas dengan masa yang besar.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro pada Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan terkait prospek ekonomi Indonesia di 2024 dan 2025. Nasional menargetkan pertumbuhan di 5,2 persen secara year on year pada tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi di range 5,2 persen sampai 5,7 persen pada 2025.
Sebagai upaya mencapai target tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi sektor unggulan di daerah. Untuk Banten, sektor yang dapat diakselerasi adalah sektor Industri. Lebih lanjut, TPID diminta melihat lesson learned dari Inggris dan Jepang yang mengalami resesi setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami persistensi inflasi yang tinggi.
Di Indonesia, terdapat potensi risiko khususnya dari komoditas Volatile Food, khususnya komoditas beras. “Terlebih komoditas beras mengalami peningkatan bobot di SBH 2022,” ujarnya.
Kata dia, guna mengendalikan laju inflasi di level target nasional 2,5 persen plus minus satu persen, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan penyaluran KUR dan pembiayaan lainnya. Dari sisi digitalisasi, disoroti akan urgensi elektronifikasi transaksi Pemda yang dapat peningkatan PAD dan resiliensi daerah yang telah menerapkan elektronifikasi dari shock ekonomi. Elektronifikasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi inisiatif BI untuk berkolaborasi mengadakan Rakorda TPID dan TP2DD se-Banten. Ia menekankan pentingnya inflasi yang terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Banten. Perluasan digitalisasi daerah diyakini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan PAD Banten.
Reporter : Rostinah
Editor: Abdul Rozak
SERANG, Warga Berita – Risiko peningkatan laju inflasi pada tahun 2024 diperkirakan masih tinggi, dengan posisi neraca produksi bahan pangan Banten yang masih defisit khususnya untuk komoditas hortikultura.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten merekomendasikan empat hal.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengatakan, empat rekomendasi BI untuk mengantisipasi peningkatan inflasi tahun ini yakni melakukan monitoring harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya memasuki Ramadan dan persiapan Idul Fitri, memastikan tata niaga yang lebih transparan agar tidak terjadi penimbunan atau praktek mafia komoditas lainnya, meningkatkan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan harga yang wajar, serta memetakan kebutuhan komoditas dan memetakan kerjasama antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan daerahnya.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten dan Pemprov Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan menghadirkan Walikota/Bupati dan anggota TPIP dan TP2DD se-Banten di Hotel Aston Serang, Rabu, 21 Februari 2024.
Rakorda tersebut mengangkat tema ‘Penguatan Strategi TPID dan TP2DD Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan di Provinsi Banten’.
Rakorda tersebut dihadiri dan dibuka oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Walikota Serang Yedi Rahmat, Pj Walikota Tangerang Nurdin, Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan, serta Forkopimda Provinsi Banten, dan pimpinan instansi vertikal Provinsi Banten.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengatakan, risiko peningkatan laju inflasi pada 2024 diperkirakan masih tinggi, dengan posisi neraca produksi bahan pangan Banten yang masih defisit khususnya untuk komoditas hortikultura.
Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terdapat lima hal yang perlu menjadi perhatian. Yaitu aspek legal dan aspek operasional implementasi digitalisasi perlu menjadi fokus bagi setiap pemerintah daerah, fokus strategi TP2DD agar implementasi ETPD di Banten dapat lebih akseleratif dapat berupa penyusunan kebijakan yang dapat secara efektif mendorong utilisasi kanal non tunai dalam pendapatan daerah.
Kemudian memperkuat aspek proses dalam rangka implementasi elektronifikasi, mempertajam implementasi ETPD dalam pembahasan dan koordinasi di internal TP2DD secara rutin, serta memperluas penterasi ekonomi digital dengan memanfaatkan komunitas dengan masa yang besar.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro pada Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan terkait prospek ekonomi Indonesia di 2024 dan 2025. Nasional menargetkan pertumbuhan di 5,2 persen secara year on year pada tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi di range 5,2 persen sampai 5,7 persen pada 2025.
Sebagai upaya mencapai target tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi sektor unggulan di daerah. Untuk Banten, sektor yang dapat diakselerasi adalah sektor Industri. Lebih lanjut, TPID diminta melihat lesson learned dari Inggris dan Jepang yang mengalami resesi setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami persistensi inflasi yang tinggi.
Di Indonesia, terdapat potensi risiko khususnya dari komoditas Volatile Food, khususnya komoditas beras. “Terlebih komoditas beras mengalami peningkatan bobot di SBH 2022,” ujarnya.
Kata dia, guna mengendalikan laju inflasi di level target nasional 2,5 persen plus minus satu persen, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan penyaluran KUR dan pembiayaan lainnya. Dari sisi digitalisasi, disoroti akan urgensi elektronifikasi transaksi Pemda yang dapat peningkatan PAD dan resiliensi daerah yang telah menerapkan elektronifikasi dari shock ekonomi. Elektronifikasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi inisiatif BI untuk berkolaborasi mengadakan Rakorda TPID dan TP2DD se-Banten. Ia menekankan pentingnya inflasi yang terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Banten. Perluasan digitalisasi daerah diyakini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan PAD Banten.
Reporter : Rostinah
Editor: Abdul Rozak
