Warga Berita – Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengklaim pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) telah merasakan adanya potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparat sejak awal.
Jazilul mengatakan kedua hal tersebut dirasakan AMIN setelah mengalami sejumlah peristiwa, yakni upaya dari pihak tertentu yang hendak membatalkan kampanye narasi perubahan.
“Kalau AMIN dari awal. Kalau baliho misalkan diturunkan buat kubu AMIN tak masalah kalau itu melanggar tempatnya. Yang jelas kubu AMIN enggak boleh menurunkan narasi perubahan,” kata Jazilul, di acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (20/11) malam.
“Dari awal narasi perubahan ini ingin di-takedown sebenarnya,” sambungnya.
Jazilul enggan membeberkan siapa pihak yang sempat berupaya menjegal narasi perubahan yang digelorakan kubu AMIN. Jazilul pun tak ingin menuding kelompok manapun lantaran upaya penjegalan itu sangat halus dan sulit untuk dibuktikan.
“Apa yang dirasakan Pak Anies, apa yang dirasakan Pak Muhaimin memang ketika terjadi model kecurangan pola seperti itu itu sangat halus, tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan,” tutur Jazilul.
Lebih lanjut, Jazilul menilai isu kecurangan dan netralitas yang muncul sebelum Pilpres 2024 ini dimulai sejak putusan MK yang mengubah aturan main di Pilpres 2024.
Menurutnya, putusan MK itu mengubah definisi politik jelang Pilpres 2024 menjadi sekadar politik untuk memenuhi ambisi untuk berkuasa.
“Politik yang semula bermakna sangat tinggi untuk kemaslahatan kemudian akan berubah ketika muncul indikasi kecurangan dan ini ada dalam proses,” jelas Jazilul.
Sebelumnya Wapres Ma’ruf Amin menyerukan kepada semua penyelenggara negara, aparat negara, hingga institusi pendidikan untuk netral dalam gelaran Pemilu 2024.
“Ya untuk semua gubernur dan pejabat-pejabat Gubernur, bukan hanya di Jawa Timur, di semua daerah ya supaya tetap bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11).
Di sisi lain, Ma’ruf menegaskan para gubernur definitif tak perlu mundur dari jabatannya ketika masuk dalam timses paslon tertentu.
Namun, ia meminta para gubernur harus cuti ketika ikut melibatkan diri dalam kampanye sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ya sesuai aturan saja. Sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga harus menjalankan tugasnya dengan baik ya. Saya kira aturannya sudah ada, kalau dia pemain, yang dia main pada saat cuti, saya kira gitu kan,” kata dia.
Tak cuma gubernur, Ma’ruf mengatakan semua kampus di Indonesia juga harus bersikap netral jelang Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan merespons penolakan kehadiran capres nomor urut satu Anies Baswedan menghadiri sebuah acara diskusi sebagai narasumber di UGM.
“Ya perguruan tinggi harus netral,” kata dia.
Ma’ruf juga menyinggung permintaannya kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk netral di Pilpres 2024. Baginya, sebuah institusi MUI harus netral, sementara orang-orangnya diberikan kebebasan memilih.
“Urusan memilih itu ada soal hati dan bersifat personal. Jadi, tapi lembaga harus netral,” kata dia. (ndi)
