Penyimpangan Demokrasi Terjadi di Semua Lini Pemerintahan Jokowi, Universitas Muhammadiyah Babel Keluarkan Petisi » Warga Berita

PANGKALPINANG, WargaBerita – Sebelum Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluarkan petisi untuk presiden Jokowi, Univesitas Muhammadiyah Bangka Belitung telah lebih dulu mengeluarkan seruannya.

Seruan kebangsaan untuk mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap sudah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi pada Jumat (2/2/2024).

Rektor Unmuh Bangka Belitung Fadillah Sabri mengatakan penyimpangan prinsip demokrasi telah terjadi di kepemimpinan Jokowi hampir di semua lini pemerintahan.

“Hasrat kekuasaan yang begitu besar untuk berkuasa membuat beberapa golongan tidak lagi objektif dalam menilai langkah-langkah yang ditempuh,” ujar Fadillah kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Menurut Fadillah, penyimpangan prinsip demokrasi sudah terlihat dengan upaya memaksakan Gibran Rakabuming, anak Jokowi untuk maju dalam Pemilu 2024. Upaya itu dinilai mereka bertentangan dengan konstitusi.

“Mendorong anggota keluarga menjadi kontestan Pemilu dengan cara mengangkangi aturan melalui Mahkamah Konstitusi yang dipimpin keluarga dekat dan dilakukan tanpa sadar jelas melukai hati rakyat,” ujar dia.

Fadillah menuturkan semua tindakan tersebut dilakukan secara sadar tanpa mempedulikan etika, norma, dan nurani.

Situasi negara, kata dia, sudah masuk dalam tahap darurat kenegarawanan setelah adanya keberpihakan kepala negara dalam proses pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden.

“Dalam konteks keindonesiaan, kita berkepentingan mengkritisi setiap kebijakan yang berdampak pada tegaknya keadilan sosial. Kita menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan aturan, memberikan pandangan, pikiran dan kritik, serta masukan dan evaluasi terhadap jalannya proses pemerintahan,” ujar dia.

Fadillah menilai seharusnya Jokowi dan aparatur negara dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan adab berdasarkan Pancasila.

“Kita juga mendesak penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil. Selain itu masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan kesadaran, akal sehat dan nurani untuk memilih pemimpin yang Siddiq, amanah, tablig dan fatonah,” ujar dia.

Ketua Badan Pembina Harian Unmuh Bangka Belitung Hasan Rumata menambahkan kampus memiliki kewajiban untuk menyuarakan dan memberikan seruan kebangsaan sesuai dengan Catur Darma kampus.

“Indonesia pada hari ini berada pada tepian jurang yang sungguh mengkhawatirkan. Kita prihatin kondisi bangsa dalam era menghadapi persaingan politik. Kita menyatakan sikap memberikan semangat mengantarkan nilai-nilai dakwah kejujuran, dan itulah muhammadiyah memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Muhammadiyah hadir sebelum bangsa ini merdeka maka wajib muhammadiyah untuk menjaga merawat bangsa ini sampai akhir,” ujar dia.