“Nantinya siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tersebut akan diikutkan dalam berbagai program untuk peningkatan akademiknya, misal les privat serta kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan usai penyerahan bantuan biaya pendidikan untuk siswa putus sekolah maupun siswa dari keluarga miskin di Kudus, Jumat.
Sekolahnya nanti, kata dia, bisa berbentuk sekolah unggulan untuk warga miskin, sebagai jawaban atas banyaknya siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa melanjutkan hingga ke jenjang lebih tinggi dan terbatasnya kesempatan mengikuti berbagai ajang perlombaan.
Ia berharap usulan tersebut bisa ditindaklanjuti, karena bangunan juga tersedia dengan memanfaatkan bangunan bekas SMP 3 di Jalan Lukmono Hadi Kudus yang saat ini tidak terpakai.
Baca juga: Pemkab Kudus tetap berlakukan prokes ketat di sekolah
Selain untuk menampung warga kurang mampu yang berprestasi, imbuh dia, siswanya nanti juga ditempatkan di asrama, sehingga segala kebutuhan makan, pakaian, dan peralatan serta perlengkapan sekolah ditanggung Pemkab Kudus.
“Nantinya juga akan dikerjasamakan dengan SMK vokasi. Syukur ada yang memberikan program beasiswa untuk mereka, sehingga jenjang SMK juga tidak perlu keluar biaya,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuna Widada mengakui usulan sekolah gratis untuk warga miskin berprestasi sudah ditindaklanjuti.
“Beberapa waktu lalu, kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) tingkat SMP di Kudus dengan dipimpin Asisten 1 Setda Kudus,” ujarnya.
Baca juga: Ratusan SD-SMP swasta di Surabaya diusulkan dapat subsidi SPP gratis
Pemkab Kudus, imbuh dia, juga memberikan dukungan anggaran sebesar Rp500 juta untuk penyusunan studi kelayakan dan bestek gambar kerja detail (Detail Engineering Design/DED) pada tahun anggaran 2024.
“Kami juga akan melibatkan akademisi, sehingga gagasan sekolah gratis khusus warga miskin berprestasi bisa direalisasikan,” ujarnya.
Ia berharap dengan anggaran yang ada, bisa diketahui kelayakan bangunan dan daya tampung siswanya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dalam membiayai sekolah hingga selesai.
Baca juga: SPP SMP-SMA gratis Jabar butuh anggaran Rp2 triliun
