SERANG,Warga Berita-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menguatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten dalam penanganan potensi bencana khususnya di Februari yang mana akan digelar Pemilu 2024.
Pada bulan Februari, BMKG memprediksi bahwa wilayah Banten akan memasuki puncak musim penghujan. Berbagai potensi bencana pun diwaspadai.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, untuk mengantisipasi potensi bencana saat hari pemungutan suara nanti, pihaknya telah melakukan berbagai langkah, salah satunya menguatkan fungsi BPBD.
Virgojanti mengatakan, di musim penghujan seperti ini, BPBD harus berperan aktif tidak hanya dalam penanganan bencana, tapi juga melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana sebagai langkah antisipasi.
“Sebentar lagi memasuki Pemilu. BPBD harus sudah mempunyai pemetaan titik-titik lokasi TPS yang rawan bencana, untuk kemudian dilakukan antisipasi dengan membuat perencanaan cadangan di tempat yang lebih aman,” kata Virgojanti pada Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan bencana bersama BPBD serta stakeholder terkait, Jumat 2 Februari 2024.
Ia mengatakan, rakor ini rutin dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari berjalan baik dan sukses.
Dikatakannya, Pemprov Banten memiliki peran untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai hajat pesta demokrasi lima tahunan.
“Bapak Pj Gubernur juga sudah melaksanakan koordinasi bersama Forkopimda dan juga Kepala daerah di delapan Kabupaten/Kota untuk memastikan persiapan yang dilakukan sudah baik, termasuk jika ada potensi gangguan bisa kita antisipasi jauh-jauh hari,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi di Provinsi Banten sudah aman terkendali. Berdasarkan pemetaan dari KPU, memang ada beberapa titik lokasi TPS yang berpotensi banjir dan bencana alam lainnya.
“Apalagi BMKG sudah memberitahukan potensi cuaca ektrem bisa saja terjadi. Itu tentu tidak bisa kita cegah, yang penting bagaimana mitigasinya kita perkuat,” ujarnya.
Terakhir, Virgojanti berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas daerah di tahun politik ini, meskipun berbeda pilihan tapi kesatuan dan persatuan harus tetap dijaga.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana menambahkan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Banten Tahun 2022-2026, ada 14 potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Provinsi Banten diantaranya banjir, gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, longsor dan tsunami serta kekeringan.
Menurut Nana, ada beberapa permasalahan yang harus diantisipasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten, terutama terkait dengan kebencanaan yang berpotensi terjadi.
“Ada beberapa lokasi TPS yang rawan bencana khususnya banjir. Apalagi prediksi BMKG di bulan Februari ini curah hujan masih tinggi. Makanya koordinasi ini terus kita tingkatkan agar pada saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala,” jelasnya.
Dikatakan Nana, dalam Rakor ini pihaknya bersama stakeholder seperti KPU, TNI, Polri, BPBD Kabupaten dan Kota, OPD terkait lainnya melakukan pemetaan itu. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
SERANG,Warga Berita-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menguatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten dalam penanganan potensi bencana khususnya di Februari yang mana akan digelar Pemilu 2024.
Pada bulan Februari, BMKG memprediksi bahwa wilayah Banten akan memasuki puncak musim penghujan. Berbagai potensi bencana pun diwaspadai.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, untuk mengantisipasi potensi bencana saat hari pemungutan suara nanti, pihaknya telah melakukan berbagai langkah, salah satunya menguatkan fungsi BPBD.
Virgojanti mengatakan, di musim penghujan seperti ini, BPBD harus berperan aktif tidak hanya dalam penanganan bencana, tapi juga melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana sebagai langkah antisipasi.
“Sebentar lagi memasuki Pemilu. BPBD harus sudah mempunyai pemetaan titik-titik lokasi TPS yang rawan bencana, untuk kemudian dilakukan antisipasi dengan membuat perencanaan cadangan di tempat yang lebih aman,” kata Virgojanti pada Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan bencana bersama BPBD serta stakeholder terkait, Jumat 2 Februari 2024.
Ia mengatakan, rakor ini rutin dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari berjalan baik dan sukses.
Dikatakannya, Pemprov Banten memiliki peran untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai hajat pesta demokrasi lima tahunan.
“Bapak Pj Gubernur juga sudah melaksanakan koordinasi bersama Forkopimda dan juga Kepala daerah di delapan Kabupaten/Kota untuk memastikan persiapan yang dilakukan sudah baik, termasuk jika ada potensi gangguan bisa kita antisipasi jauh-jauh hari,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi di Provinsi Banten sudah aman terkendali. Berdasarkan pemetaan dari KPU, memang ada beberapa titik lokasi TPS yang berpotensi banjir dan bencana alam lainnya.
“Apalagi BMKG sudah memberitahukan potensi cuaca ektrem bisa saja terjadi. Itu tentu tidak bisa kita cegah, yang penting bagaimana mitigasinya kita perkuat,” ujarnya.
Terakhir, Virgojanti berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas daerah di tahun politik ini, meskipun berbeda pilihan tapi kesatuan dan persatuan harus tetap dijaga.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana menambahkan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Banten Tahun 2022-2026, ada 14 potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Provinsi Banten diantaranya banjir, gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, longsor dan tsunami serta kekeringan.
Menurut Nana, ada beberapa permasalahan yang harus diantisipasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten, terutama terkait dengan kebencanaan yang berpotensi terjadi.
“Ada beberapa lokasi TPS yang rawan bencana khususnya banjir. Apalagi prediksi BMKG di bulan Februari ini curah hujan masih tinggi. Makanya koordinasi ini terus kita tingkatkan agar pada saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala,” jelasnya.
Dikatakan Nana, dalam Rakor ini pihaknya bersama stakeholder seperti KPU, TNI, Polri, BPBD Kabupaten dan Kota, OPD terkait lainnya melakukan pemetaan itu. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
