Pelanggaran Pilpres 2024 Lebih Banyak, Kondisi Lebih Buruk dari Pemilu 1999 » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Sejumlah pelanggaran dalam pemilihan Presiden (Pilpres 2024), ternyata lebih buruk dan memprihatinkan dibandingkan dengan Pilpres pada tahun 2019 lalu.

Pada pilpres 2019 lalu, malah nyaris tidak ada problem sebagaimana yang mencuat seperti saat ini.

Penilaian tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar- Mahfud Md, Todung Mulya Lubis.

“Hampir tidak ada pelanggaran, tidak ada manipulasi dalam Pemilu 1999. Itu Pemilu pertama setelah Orde Baru,” kata Todung dalam keterangan pers di Sekretariat TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Pemilu 1999, Todung mengatakan, menjadi awal dari suatu proses demokrasi di Indonesia yang lebih sehat dan lebih terkonsolidasi. Diikuti pada Pemilu berikutnya, yang menurut dia, berlangsung sangat baik.

“Tapi kali ini, kita dihadapkan pada Pemilu dan Pilpres yang membuat hati kita terguncang,” ujar dia.

Perbandingan itu muncul setelah ia menyaksikan begitu banyak tindakan kecurangan terjadi belakangan ini. Seperti pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu ada 70 baliho pasangan nomor 3 ini dicopot pada dinihari.

Jauh sebelum itu, ada spanduk pasangan Ganjar-Mahfud dicopot di Bali, saat ada kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Karena begitu banyak dan begitu sistematik pelanggaran yang terjadi di lapangan,” tutur dia.

Todung menjelaskan, jika proses Pemilu 2024 ini bisa dijaga supaya berjalan jujur dan adil, tidak ada orang yang akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Dia menyatakan, di TPN sendiri berharap tidak menuju ke MK, jika proses dan integritas Pemilu berjalan dengan baik.

Namun, dia optimistis setelah melihat banyak kejadian yang terjadi belakangan ini, terutama pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud.

“Tapi apakah semua pihak, pemerintah, ASN, dan lain-lain itu mau menjaga integritas Pemilu dan Pilpres ini?” kata dia. “Tidak ada gunanya kita punya Pemilu dan Pilpres kalau tidak punya integritas.”

Todung mengaku semakin khawatir, curiga, bahwa pencopotan dan pemasangan baliho itu merupakan kerja satu “kekuatan” yang tidak ingin Ganjar-Mahfud memenangkan Pemilu 2024.

Dia juga mengajak supaya siapa pun ikut berjuang. Berusaha menegakkan hukum, etika, moral, dan menjalankan proses Pilpres dan Pemilu yang fair.

“Yang obyektif, independen, dan tidak memihak,” ucap Todung, yang didampingi tim hukum TPN. #tempo.co

JAKARTA, WargaBerita – Sejumlah pelanggaran dalam pemilihan Presiden (Pilpres 2024), ternyata lebih buruk dan memprihatinkan dibandingkan dengan Pilpres pada tahun 2019 lalu.

Pada pilpres 2019 lalu, malah nyaris tidak ada problem sebagaimana yang mencuat seperti saat ini.

Penilaian tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar- Mahfud Md, Todung Mulya Lubis.

“Hampir tidak ada pelanggaran, tidak ada manipulasi dalam Pemilu 1999. Itu Pemilu pertama setelah Orde Baru,” kata Todung dalam keterangan pers di Sekretariat TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Pemilu 1999, Todung mengatakan, menjadi awal dari suatu proses demokrasi di Indonesia yang lebih sehat dan lebih terkonsolidasi. Diikuti pada Pemilu berikutnya, yang menurut dia, berlangsung sangat baik.

“Tapi kali ini, kita dihadapkan pada Pemilu dan Pilpres yang membuat hati kita terguncang,” ujar dia.

Perbandingan itu muncul setelah ia menyaksikan begitu banyak tindakan kecurangan terjadi belakangan ini. Seperti pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu ada 70 baliho pasangan nomor 3 ini dicopot pada dinihari.

Jauh sebelum itu, ada spanduk pasangan Ganjar-Mahfud dicopot di Bali, saat ada kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Karena begitu banyak dan begitu sistematik pelanggaran yang terjadi di lapangan,” tutur dia.

Todung menjelaskan, jika proses Pemilu 2024 ini bisa dijaga supaya berjalan jujur dan adil, tidak ada orang yang akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Dia menyatakan, di TPN sendiri berharap tidak menuju ke MK, jika proses dan integritas Pemilu berjalan dengan baik.

Namun, dia optimistis setelah melihat banyak kejadian yang terjadi belakangan ini, terutama pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud.

“Tapi apakah semua pihak, pemerintah, ASN, dan lain-lain itu mau menjaga integritas Pemilu dan Pilpres ini?” kata dia. “Tidak ada gunanya kita punya Pemilu dan Pilpres kalau tidak punya integritas.”

Todung mengaku semakin khawatir, curiga, bahwa pencopotan dan pemasangan baliho itu merupakan kerja satu “kekuatan” yang tidak ingin Ganjar-Mahfud memenangkan Pemilu 2024.

Dia juga mengajak supaya siapa pun ikut berjuang. Berusaha menegakkan hukum, etika, moral, dan menjalankan proses Pilpres dan Pemilu yang fair.

“Yang obyektif, independen, dan tidak memihak,” ucap Todung, yang didampingi tim hukum TPN. #tempo.co