Pembagian sembako sebagai bagian dari kampanye kerap dianggap wajar, bahkan dinanti-nantikan. “Dalam keadaan yang demikian, komunikasi yang berlangsung pasti bukan jenis komunikasi rasional, kaya argumen, dan terbuka,” katanya.
Pembagian sembako sebagai bagian dari kampanye pun dinilai sebagai manipulasi demokrasi.
“Prinsip-prinsip demokrasi diabaikan. Demokrasi merosot tajam. Ruang demokrasi berubah menjadi ruang transaksi sembako,” katanya.
Menurutnya, pembagian sembako sebagai bagian dari kampanye pun dapat mengancam kehidupan masyarakat.
“Pribadi yang masuk arena publik, bukan yang punya kapasitas dan integritas. Yang masuk, adalah dia yang mampu membawa sembako,” katanya.
Pembagian sembako untuk meyakinkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon presiden/wapres, juga merupakan pendidikan politik yang tak tepat.
Praktik tersebut dapat membuat masyarakat menjadi pemilih yang tak rasional, dan hanya memilih capres/wapres yang membagikan sembako.
Dengan praktik ini, masyarakat dikhawatirkan menjadi semakin tidak peduli pada pemilu.
“Akibatnya, pemilu dianggap hanya urusan KPU (Komisi Pemilihan Umum), partai, dan para kandidat dan bukan urusan rakyat,” katanya.
Ia juga berharap agar pemilu dapat dijadikan
pendidikan politik akbar bagi masyarakat, dengan menghadirkan pertarungan gagasan dan strategi pembangunan antar capres/cawapres.
Dalam pertandingan tersebut, negara diminta menjamin rasa aman masyarakat, agar pendapat yang berbeda tidak menimbulkan masalah hukum.
“Rakyat ingin agar pemilu menjadi pintu utama perbaikan nasib bangsa. Pesan khusus kepada para capres/cawapres, gunakanlah momentum ini menjadi wahana pembelajaran bangsa. Hindari cara-cara cela dan melanggar aturan,” tegasnya.
