SOAL BALAI. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, baru-baru ini, terkait dengan kinerja balai benih milik Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi Jateng. (foto azam hanif adin)
KARANGANYAR – Kinerja Balai Benih milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng sudah saatnya berbenah. Hal ini merupakan amanat dari Perda No 8/2022.
Ketua Komisi B DPRD Jateng Sarno menyatakan, selama ini temuan maupun inovasi yang dihasilkan dari Balai Benih belum begitu membanggakan.
Karena itulah, pihaknya tengah road show ke sejumlah Balai Benih yang ada disejumlah daerah untuk mendengar hambatan maupun kendala di lapangan. Belum lama ini, jajaran Komisi B mendatangni Balai Benih Tohudan di Karanganyar.
“Kami datang ke sini, ingin mendengar dan melihat bagaimana tata kelola Balai Benih usai ditetapkannya Perda No 8/2022 itu. Tak pelak, harapan kami di Komisi B untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah ketersediaan pangan, itu semua bermula dari bagaimana benih yang ada di Jawa Tengah ini,” jelas politikus asli Boyolali itu.
Sarno mendorong adanya inovasi dan kreativitas dari pengelola serta dinas terkait untuk menghasilkan benih unggulan. Dengan hasil dari benih unggulan setidaknya turut menjadi salah satu penyokong dari ketahanan pangan.
Senada dengan Sarno, Sekretaris Komisi B Ngainirricardl berharap penyesuaian stake holder terkait usai disahkannya Perda Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan, dan Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut.
“Bagaimana infrastukturnya, SDM-nya, anggarana, serta penguatan di aspek bisnisnya,” kata dia.
Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta Aris Munandar menjelaskan pengembangan balai benih dihadapkan beberapa kendala. Mulai dari masalah sarana-prasarana sampai sumber daya manusia (SDM).
“Di Balai Benih Tohudan saja, untuk mengelola lahan seluas 5 ha, jumlah SDM hanya tiga orang. Warga Berita luasan lahan dengan jumlah orang yang mengelola sangat tidak sebanding. Kami terus berupaya menghasilan bibit-bibit varietas unggul. Implementasi untuk mendukung itu juga perlu diperhatikan, mulai dari SDM, hingga anggarannya,” terangnya. (azam/ariel)
SOAL BALAI. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, baru-baru ini, terkait dengan kinerja balai benih milik Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi Jateng. (foto azam hanif adin)
KARANGANYAR – Kinerja Balai Benih milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng sudah saatnya berbenah. Hal ini merupakan amanat dari Perda No 8/2022.
Ketua Komisi B DPRD Jateng Sarno menyatakan, selama ini temuan maupun inovasi yang dihasilkan dari Balai Benih belum begitu membanggakan.
Karena itulah, pihaknya tengah road show ke sejumlah Balai Benih yang ada disejumlah daerah untuk mendengar hambatan maupun kendala di lapangan. Belum lama ini, jajaran Komisi B mendatangni Balai Benih Tohudan di Karanganyar.
“Kami datang ke sini, ingin mendengar dan melihat bagaimana tata kelola Balai Benih usai ditetapkannya Perda No 8/2022 itu. Tak pelak, harapan kami di Komisi B untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah ketersediaan pangan, itu semua bermula dari bagaimana benih yang ada di Jawa Tengah ini,” jelas politikus asli Boyolali itu.
Sarno mendorong adanya inovasi dan kreativitas dari pengelola serta dinas terkait untuk menghasilkan benih unggulan. Dengan hasil dari benih unggulan setidaknya turut menjadi salah satu penyokong dari ketahanan pangan.
Senada dengan Sarno, Sekretaris Komisi B Ngainirricardl berharap penyesuaian stake holder terkait usai disahkannya Perda Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan, dan Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut.
“Bagaimana infrastukturnya, SDM-nya, anggarana, serta penguatan di aspek bisnisnya,” kata dia.
Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta Aris Munandar menjelaskan pengembangan balai benih dihadapkan beberapa kendala. Mulai dari masalah sarana-prasarana sampai sumber daya manusia (SDM).
“Di Balai Benih Tohudan saja, untuk mengelola lahan seluas 5 ha, jumlah SDM hanya tiga orang. Warga Berita luasan lahan dengan jumlah orang yang mengelola sangat tidak sebanding. Kami terus berupaya menghasilan bibit-bibit varietas unggul. Implementasi untuk mendukung itu juga perlu diperhatikan, mulai dari SDM, hingga anggarannya,” terangnya. (azam/ariel)
