Warga Berita – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pentingnya kolaborasi dengan akademisi untuk mewujudkan pembangunan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan (Smart, Green, dan Sustainable) di IKN.
“Penyusunan Level of Service (LoS) yang turut melibatkan akademisi dari Universitas Atma Jaya dan Universitas Gadjah Mada ini menjadi living document atau dokumen tumbuh yang digunakan sebagai acuan pembangunan IKN hingga tahun 2045,” ujar Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Manajemen Perkotaan Otorita IKN Desiderius Viby Indrayana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/3).
Viby menekankan pentingnya kolaborasi dengan akademisi untuk mewujudkan pembangunan yang Smart, Green, dan Sustainable.
Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penetapan standar kualitas layanan serta pengukuran dan evaluasi LoS, OIKN dan Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Kamajaya) telah sukses menggelar Seminar Nasional dan Sosialisasi LoS Pengelolaan Gedung dan Kawasan.
Kegiatan yang berlangsung di Universitas Atma Jaya Kampus II di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diselenggarakan di bawah koordinasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprajipto mengatakan bahwa standardisasi untuk konsep bangunan gedung harus disusun dan dijadikan pedoman pembangunan dan pengelolaan, terlebih konsep IKN ini berbeda dengan kota-kota lainnya.
“Jadi kita punya tugas untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Apabila nanti implementasinya berjalan dengan baik, tentunya manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang; salah satunya dengan memperpanjang usia masa layak bangunan hingga waktu optimal bahkan lebih sehingga mampu mewujudkan kota yang nyaman dan nikmat untuk semua,” ujar Iwan.
Sementara itu, ketua panitia acara Ar. Blasius Lukkie Putranto berharap dapat terjadi perbaikan signifikan dalam manajemen infrastruktur dan layanan perkotaan.
“Terlebih, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun IKN yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dukungan dari berbagai pihak, seperti otoritas pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pelaku industri, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mencapai konsensus dalam penetapan standar kualitas layanan yang diinginkan,” katanya.[prs]
