“Ini Disperkim bekerja sama langsung dengan Pertamina untuk semua transaksi (pembelian BBM kendaraan dinas, red.) dilakukan ‘cashless’,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ita, sapaan akrab Hevearita saat peresmian penggunaan Kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina untuk pembayaran pembelian BBM kendaraan dinas Disperkim Kota Semarang.
Menurut dia, sistem pembayaran nontunai untuk pembelian BBM kendaraan dinas itu dimaksudkan untuk memudahkan, baik dalam pengawasan anggaran maupun dalam melakukan transaksi pembelian BBM.
“Ya, mengurangi penyelewengan anggaran juga dan untuk kemudahan. Dengan seperti ini kan pengemudi enggak susah. Enggak perlu bawa (uang) ‘cash’,” kata Wali Kota Semarang perempuan pertama itu.
Dengan sistem nontunai menggunakan Kartu RFID yang dibekalkan pada setiap kendaraan dinas, kata dia, sudah ada pagu yang diberikan untuk pembelian BBM bagi operasional kendaraan dinas.
“Sehingga, setiap bulan ada di ‘website’, Disperkim tidak perlu repot mencatat karena pengeluaran atau realisasi belanja BBM semuanya ketahuan. Pagunya, disesuaikan kebutuhan masing-masing,” katanya.
Karena itu, Ita berharap kebijakan yang diterapkan Disperkim itu bisa menjadi percontohan bagi dinas-dinas lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.
“Makanya, saya ajak Inspektur, Kepala DLH, DPU, dan mereka yang besar anggaran BBM-nya. Kalau kerja sama dengan Pertamina kan bisa ‘realtime’ melihat pengeluaran realisasi BBM,” katanya.
Kepala Disperkim Kota Semarang Yudi Wibowo menjelaskan seluruh kendaraan dinas dibekali Kartu RFID, meliputi mobil sebanyak 25 unit, truk 58 unit, 92 unit sepeda motor, dan 24 unit kendaraan roda tiga.
“Termasuk mesin potong dan pompa ada 162 unit. Di truk, mobil tangki kan ada pompanya, butuh (BBM, red.) 3 liter per hari. Truk untuk siram-siram, truk tangki diberi kuota 15 liter per hari,” katanya.
Dengan sistem pembayaran nontunai untuk pembelian BBM kendaraan dinas, kata dia, belanja menjadi lebih transparan dan langsung terlihat jika ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Misalnya mobil dinas saya, kuotanya kan 7 liter per hari kerja. Dengan kuota ini, habisnya berapa kan ketahuan. Untuk pengaman kami, kalau ada pemeriksaan tinggal buka ‘record’nya saja,” katanya.
Sementara itu, Sales Manager Area 4 PT Pertamina Retail Sugeng Riyadi mengapresiasi kepercayaan Pemkot Semarang, khususnya Disperkim untuk penerapan pembayaran nontunai bagi kendaraan dinasnya.
“RFID ini alat pembayaran secara ‘cashless’ yang dikembangkan Pertamina Retail untuk transaksi kendaraan.Ini menjadi solusi untuk memudahkan dalam perencanaan, monitoring, dan manajemen pemakaian kendaraan dinas atau instansi,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Semarang terapkan pembayaran nontunai untuk BBM mobil dinas
