Warga Berita – Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap mengikut debat kandidat Pilpres 2024. Gibran mengaku sudah berkonsultasi dengan akademisi.
“Sudah, Sudah. Sudah disiapkan,” kata Gibran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).
Saat disinggung format debat capres-cawapres yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gibran menyatakan bakal mengikuti aturan yang ada. “Ya ikut aturan saja,” ujarnya.
KPU sudah menetapkan jadwal debat kandidat Pilpres 2024. Ada lima kali selama masa kampanye berlaku hingga Februari mendatang. Berikut jadwal debat kandidat Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU.
Selasa, 12 Desember 2023
Jumat, 22 Desember 2023
Minggu, 7 Januari 2024
Minggu, 14 Januari 2024
Minggu, 4 Februari 2024
KPU menetapkan 3 debat capres dan 2 debat cawapres. Dalam sesi debat cawapres, para capres akan turut mendampingi di podium.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan semua pasangan calon akan hadir bersamaan.
“Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, lima kali debat itu, pasangan calon semuanya hadir,” kata Hasyim di kantor KPU, Kamis (30/11).
Hasyim mengklaim aturan itu telah disepakati semua tim pemenangan pasangan calon. Hal itu diungkapkan sekaligus membantah tuduhan jika ada permintaan salah satu paslon.
Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berharap tetap ada sesi khusus untuk debat Cawapres seperti di Pilpres 2019 lalu.
“Iya pasti. Kita ingin berharap itu (sesi khusus debat Cawapres),” ujar Cak Imin setelah menghadiri acara Mukernas MUI di Ancol, Jakarta seperti dikutip dari Detikcom.
Berbeda halnya dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dia mengaku siap mengikuti debat dalam format apapun yang ditetapkan KPU.
“Kalau saya sih, mau debat cawapres, debat capres, mau apa, saya siap saja,” ucap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) ini.
Terbaru, KPU mengaku bakal kembali mengundang para tim pemenangan masing-masing pasangan calon untuk membicarakan format debat.
Akan tetapi, bukan berarti KPU akan mengikuti keinginan para pasangan calon. Komisioner KPU Idham Cholik menegaskan bahwa format debat sudah ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No. 15 tahun 2023.
“Rapatnya bukan berarti KPU harus mendengar maunya tim kampanye, bukan. Rapatnya itu dalam artian mengkomunikasikan itu semua,” ujarnya.
“Jadi kalau ada isu-isu di luaran bahwa tidak ada debat kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye, saya pikir itu bisa misinformasi dan bahkan bisa mengarah disinformasi,” ujarnya. (ndi)
