Netralitas ASN Jadi Pelanggaran Terbesar Kedua Setelah Pelanggaran Etik, Peluang Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Gugat ke MMK » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 ini memuncukan keprihatinan yang luar biasa karena banyaknya pelanggaran, mulai dari pelanggaran etik hingga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty. Menurutnya, Bawaslu  menerima laporan terjadi sejumlah pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggaran netralitas ASN.

“Pelanggaran netralitas ASN menjadi pelanggaran kedua terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara Pemilu,” jarnya di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

Menurut Lolly, netralitas ASN merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang paling mencolok.

“Dari 1.200 lebih penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN itu menjadi kedua yang terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara pemilu,” kata Lolly, Rabu (14/2/2024) petang.

Ketika ditanya apakah ini bisa terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Lolly mengatakan.

“Oh kalau itu nanti harus butuh kajian yang dalam, karena ASN kan juga manusia person to person ya. Bisa jadi karena inisiatif sendiri bisa jadi terkondisikan, kita tidak tahu. Artinya Bawaslu harus melakukan kajian jika memang ada laporan dugaan TSM,” ujarnya.

Kendati demikian, pelanggaran netralitas ASN bisa terjadi atas inisiatif sendiri atau karena terkondisikan.

“ASN itu juga kan manusia, person to person, ya. Kita tidak tahu,” ujarnya.

“Dalam proses inilah maka Bawaslu selalu melakukan upaya penanganan pelanggaran untuk memastikan itu tadi, bahwa kita mau melihat siapa, ada apa, dan bagaimana,” katanya lagi.

“Itu kan bagian yang memang harus ditempuh Bawaslu untuk menentukan sebuah perkara ini memenuhi pelanggaran atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan ASN di Cianjur, Lolly mengemukakan, tengah ditangani pihak Bawaslu Cianjur.

“Setelah melakukan penelusuran, akan dilakukan kajian, baru sikap kelembagaannya akan disampaikan kepada publik,” paparnya.

Lolly menegaskan, pihaknya akan senantiasa bekerja sesuai dengan tata cara yang diatur regulasi.

“Jadi sudah menjadi tugas dan kewenangan untuk mencegah dan juga penindakan. Itu kewajiban, tidak boleh ditawar-tawar,” kata anggota Bawaslu RI yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini.

Sebelumnya, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) politik uang dalam masa tenang Pemilu 2024.

Oknum ASN yang bertugas di kantor Kecamatan Karangtengah Cianjur itu diamankan Satgas Money Politic Bareskrim Polri di kediamannya di wilayah Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Senin (12/2/2024) malam.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya daftar nama potensial pemilih, spesimen atau contoh surat suara caleg, dan uang di dalam amplop yang diduga untuk kepentingan pemenangan.

 Serangan Hacker

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengungkap fakta mengejutkan.

Pada saat hari pemungutan suara, Rabu (14/2/2024), situs resmi KPU RI menghadapi masalah.

Menurut Betty, situs resmi KPU RI mengalami ratusan juta serangan siber, yang diduga dilakukan oleh hacker.

“Jadi bentuk serangan ke website KPU sudah terjadi dan ini luar biasa jumlahnya,” katanya.

“Ada ratusan juta DDOS, itu menyerang. Saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke website KPU. Luar biasa,” tegasnya.

“Padahal website itu kan berisikan informasi, data. Bukan hasil,” lanjutnya.

Menurutnya, hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang, utamanya terhadap situs resmi KPU.go.id.

Menurut Betty, dalam kondisi itu, pihaknya langsung melakukan penanganan bersama satgas keamanan siber yang siaga.

“Alhamdulillah hari ini sekarang sudah mulai recovery untuk website kpu.go.id. Jadi mudah-mudahan semuanya masih under control untuk diperbaiki oleh KPU,” pungkasnya.