Warga Berita – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dibentuknya dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, demi menyelesaikan masalah bersama, seperti banjir, polusi, sampah, transportasi, hingga kemacetan. Terlebih, Jakarta dengan kawasan penyangga, sudah tidak memiliki batas alam.
“Sehingga banyak masalah-masalah bersama, seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam,” kata Tito di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Menurut Tito, sekarang ini diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya.
Oleh sebab itu, lanjut Tito, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan dari hulu ke hilir.
Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.
“Kita mengambil template di Papua. Di Papua juga sama, perlu ada harmonisasi antar kabupaten /kota dan provinsi, dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua,” kata dia.
Namun berbeda dengan Papua, Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.
“Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden,” kata dia.[prs]
