“Kami menginginkan jumlah produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tayang di katalog elektronik (E-Katalog) semakin meningkat. Sebelumnya tercatat ada 7.500 produk yang tayang di katalog, termasuk di dalamnya dari UMKM,” kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat membuka sosialisasi peluang usaha belanja pemerintah via katalog elektronik di Hotel Griptha Kudus, Jawa Tengah, Jumat.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dan Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie.
Hendrar mengungkapkan target belanja ke UMKM atau usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) sesuai Inpres Tahun 2023 sebesar 40 persen. Namun, realisasinya sudah mencapai 42 persen.
Sementara tahun 2024, imbuh dia, targetnya lebih tinggi lagi, mengingat selama ini transaksinya didominasi UMKM dan pemerintah juga memprioritaskan belanja barang dan jasa melalui UMKM.
Dalam pelaksanaannya selama 2023, menurut dia, evaluasinya terkait adaptasi terhadap teknologi, mengingat masih ada pelaku UMKM yang masih gagap teknologi, sehingga perlu bantuan pemerintah daerah.
“Perlu ada pelatihan intensif agar pelaku UMKM semakin melek teknologi,” ujarnya.
Ia berharap pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan tersebut, mengingat ada peluang pasar yang luas dalam bertransaksi lewat katalog lokal.
“Sebelumnya menjadi permasalahan bagi UMKM ketika berhubungan dengan pemerintah, mulai dari pembayaran yang lama dan prosesnya juga tidak bisa cepat. Kini pemerintah ketika hendak berbelanja cukup klik lewat katalog elektronik, langsung dibayar pemerintah,” ujarnya.
Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie mengungkapkan dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi bagi pelaku UMKM, akan dikumpulkan guna memperkuat literasi digitalnya.
“Mereka akan dilatih tata cara menayangkan produk melalui katalog elektronik, termasuk transaksinya,” ujarnya.
Baca juga: LKPP catat 7,6 juta produk UMKM tayang di e-katalog
