KPK Minta Cak Imin Kooperatif, Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker

Warga Berita, JAKATA – Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (5/9).

Dalam pemeriksaan ini setatus Cak Imin sebagai saksi  kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012.

“Kami berharap siapapun yang dipanggil penyidik KPK, kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dikutip dari jawapos Senin (4/9).

Sejauh ini, KPK imbuh Ali Fikri kesaksian Cak Imin penting untuk menambah alat bukti penyidikan terkait perkara tersebut.

Secara resmi KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Namun cukup santer disebut-sebut salah seorang politikus PKB, Reyna Usma  telah ditetapkan tersangka.

Saat itu Reyna Usma  menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker.

Selain Reyna, KPK telah menetapkan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta.

“Dalam sistem penegakan hukum di KPK, sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya, di KPK aturan normatifnya proses penyidikan sudah ada tersangkanya,” ucap Ali.

Ali Fikri memastikan surat panggilan sudah dikirimkan KPK ke Cak Imin.

Karena itu, pihaknya meminta Cak Imin sebagai warga negara yang baik kooperatif dan hadir memenuhi panggilan penyidik.

“Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan y yang sudah diberikan atau dikirimkan,” tegas Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan sistem proteksi TKI ini memakan anggaran negara Rp 20 miliar.

Namun, ia menyayangkan akibat adanya tindakan korupsi membuat sistem tersebut tidak berjalan.

“Jadi pengadaan software, pengadaan komputer yang bisa dipake cuma komputernya aja, itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri nggak berjalan. Pengadaannya Rp 20 miliar, sekitar itu,” ucap Alex

Selain memeriksa saksi-saksi, KPK  melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto No.51 Jakarta Selatan pada Jumat (18/8).

Ruangan yang digelah KPK unit yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Lantai 4 Gedung A Kantor Kemenaker.

(dtk)

By admin

Leave a Reply