Tiga perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil geruduk dan terobos rapat tertutup Komisi I DPR yang sedang membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses pembahasan yang dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan.
Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memimpin aksi dengan menerobos masuk ke ruang pertemuan Ruby, tempat rapat berlangsung. “Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, bapak-ibu,” teriak Andrie dengan lantang.
Saat Andrie menyampaikan orasi, sekelompok pengaman menariknya dan menutup ruang rapat. Penjagaan yang awalnya longgar pun berubah menjadi ketat. Namun, aksi tidak berhenti di situ. Andrie melanjutkan orasinya di depan pintu Ruby 1, yang sudah tertutup rapat.
“Bapak ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, tapi justru mengkhianati rakyat, hentikan pembahasan RUU TNI. Hentikan, hentikan, bapak-ibu. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup,” ucap Andrie.
Aksi di dalam ruang rapat berlangsung singkat. Petugas keamanan hotel segera mengadang dan memaksa massa aksi keluar. Salah seorang orator bahkan terjatuh karena didorong oleh petugas keamanan.
Setelah diusir dari ruang rapat, Koalisi Masyarakat Sipil melanjutkan aksi di depan Hotel Fairmont sambil meneriakkan, “Tolak RUU TNI. Kembalikan tentara ke barak!” Namun, mereka tidak diizinkan bertemu dengan legislator maupun eksekutif yang hadir dalam rapat.
Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil
Andrie menjelaskan bahwa Koalisi Reformasi Sektor Keamanan merasa kejanggalan dalam proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup. “Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait pasal dan substansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia,” ujar Andrie.
Koalisi sebelumnya telah mengirimkan surat terbuka kepada Komisi I DPR untuk memberikan masukan dan meminta penundaan pembahasan RUU TNI. “Tuntutan kami jelas, untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu menunjukkan baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat,” tuturnya.
Tanggapan Ketua Komisi I DPR
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, membantah narasi bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru. “Kalau saya yang tidak pakai target. Tetapi kalau memang hari ini selesai dan saya anggap dan kita semua sepakat sudah lebih dari cukup dan baik, ya kenapa tidak?” kata Utut.
Ia juga menanggapi penolakan dari organisasi masyarakat dengan mengatakan bahwa kontra adalah hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut seharusnya disampaikan melalui jalur yang tepat. “Ya boleh, KontraS enggak setuju. Kita undang dia enggak mau, karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau pidana,” tutur Utut.
Sejak Jumat (14/3/2025), Panitia Kerja Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan revisi UU TNI dengan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Beberapa anggota dewan yang hadir antara lain Ahmad Heryawan, Tubagus Hasanuddin, dan Rizki Aulia Natakusumah. Sementara itu, perwakilan pemerintah yang hadir adalah Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan.
Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, enggan berbicara banyak mengenai alasan rapat digelar di luar kompleks Parlemen. “Mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, tanya kepada pimpinan,” kata Tubagus.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kebiasaan rapat di hotel telah dilakukan sejak lama. “Dari dulu. Coba kamu cek,” ujar Utut.
