Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan melakukan review total terhadap PT Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional.
“Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi,” ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.
Erick mengungkapkan bahwa ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kemungkinan penggabungan (merger) beberapa perusahaan di bawah holding Pertamina.
“Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi,” katanya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola perusahaan pelat merah tersebut setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi anak perusahaan Pertamina.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani.
“Kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung,” ujar Erick usai menghadiri peluncuran Bank Emas di Jakarta, Rabu.
Erick menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.
“Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semua itu secara transparan,” ucapnya.
Terkait dengan pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama.
“Kan ada Komut (komisaris utama), Dirut nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa TPA (Tim Penilai Akhir) proses berikutnya,” kata Erick.
Keputusan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi pimpinan yang terlibat dalam kasus korupsi akan ditentukan melalui proses yang melibatkan Tim Penilai Akhir serta konsultasi dengan Komisaris Utama Pertamina.
