Warga Berita – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, menyoroti maraknya temuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.
Namun ia juga memberikan catatan positif pada upaya pemerintah selama ini yang berkomitmen untuk terus menunjukan langkah perbaikan pelindungan untuk PMI.
“Tahun 2023 jadi momentum baik kita dalam komitmen memberikan pelindungan bagi PMI dan pemberantasan TPPO yang ditandai dengan komitmen langsung Presiden bersama negara-negara Asean atas isu ini saat KTT Asean di Labuan Bajo terakhir,” kata Christina, dikutip Minggu (1/1).
Ia menilai pemerintah secara perlahan mulai memperbaiki skema pengiriman PMI ke luar negeri, dengan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat agar menggunakan jalur legal. Sehingga tidak terjebak pada tawaran ilegal yang memang masih marak ditemukan.
“Meski masih banyak kasus ditemukan pemberangkatan secara ilegal, namun kita apresiasi ada upaya kuat memerangi praktik sindikat dari hulu hingga hilir,” ungkapnya.
“Termasuk kami apresiasi skema G to G BP2MI memberangkatkan PMI ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, maupun skema Private to Private, maupun UKPS semuanya berjalan cukup baik dan transparan,” kata Christina menambahkan.
Namun di tengah upaya memaksimalkan perlindungan terhadap PMI, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum pada upaya pihak tertentu yang masih memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri yang masih ditemukan sampai saat ini.
“Ini harus jadi catatan soal pentingnya sosialisasi ke masyarakat agar tidak tergiur berangkat ilegal, sekaligus pada sisi aparat kita untuk meningkatkan pengawasan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Christina menegaskan, siapa pun yang terlibat dalam pengiriman PMI ilegal dan TPPO harus diproses dan ditindak tegas, dimulai dari aktor-aktor intelektualnya. Karena diduga masih banyak kasus perdagangan orang yang belum sepenuhnya terungkap.[prs]
