Warga Berita – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada APBN 2025 untuk program Listrik Desa sejumlah Rp3 triliun.
Langkah ini dipertanyakan lantaran pada dua tahun lalu, PLN mengatakan tidak akan mengusulkan kembali PMN untuk program Listrik Desa.
“Bisa dicek di rapat dua tahun lalu, Pak Dirut PLN mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir kita meminta PMN untuk kepentingan program listrik masuk desa. Pertanyaannya, kemana duit PMN 2 tahun yang lalu?” tanya Mufti Anam kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu kemudian menekankan jika nantinya tetap ngotot mengusulkan Rp3 triliun PMN untuk program Lisdes maka PLN diminta memberikan data pasti ke mana listrik desa tersebut disalurkan.
Apalagi, PT PLN (Persero) selama ini telah berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik menjadi 99,78 persen sampai November 2022 dengan total jumlah desa yang telah dilistriki sebanyak 83.280.
Terakhir, Mufti Anam berharap PLN ke depan dapat memanfaatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) yang lebih efektif dalam mengaliri listrik di setiap desa. Hal ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam penggunaan energi ramah lingkungan.
“Harapan kami (Lisdes) juga tidak menggunakan transmisi seperti yang selama ini berjalan, karena itu biaya yang sangat mahal. Mungkin ke depan bisa menggunakan EBT agar lebih efektif dan juga kemudian bisa mendukung program pemerintah soal energi baru terbarukan,” katanya.
Tak hanya Mufti, Anggota Komisi VI Herman Khaeron juga mempertanyakan di mana saja Lisdes akan dilaksanakan jika PLN kembali mengajukan PMN pada 2025. Sebab, dengan elektrifikasi sebanyak 99 persen, justru masih banyak desa yang masih belum teraliri listrik.
“Jadi kalau elektrifikasi 99 persen, justru saya mempertanyakan di mana lisdes-lisdes ini dipasang kalau kemudian sekarang akan memulai kembali dengan permohonan penyertaan modal negara,” tegasnya.[prs]
