Warga Berita, WONOGIRI – Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berhasil meraih interpretasi istimewa, dengan total nilai 95 (kriteria AA), dalam penilaian Desa Antikorupsi 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Validasi data dan kunjungan lapangan oleh tim penilai digelar di Balai Desa Sendang, Rabu (20/9/2023).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri, Heru Nur Iswantoro yang ditemui di kantornya, Kamis (21/9/2023) mengatakan, pihaknya ditunjuk sebagai delegasi KPK RI untuk melakukan penilaian bersama empat tim juri lainnya.
Baca juga : Hadapi Tantangan Makin Berat, ASN Pemkab Purbalingga Harus Jaga Komitmen
“Jadi ada lima tim juri atau penilai pada pelaksanaan validasi data dan kunjungan lapangan kemarin. KPK RI mendelegasikan kepada yang di tataran provinsi ada Inspektorat dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Yang di tingkat kabupaten ada Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri. Kami melakukan penilaian atas beberapa indikator yang telah disusun KPK RI sebelumnya,” katanya.
Indikator yang dimaksud, terang Heru, mencakup lima poin penilaian, yakni penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan indikator kearifan lokal. Dari kelima indikator tersebut, Desa Sendang berhasil meraih nilai 95.
“Nilai 95 ini artinya sudah kriteria AA atau intepretasi istimewa, nilai yang sangat tinggi,” ungkapnya.
Dikatakan Heru, kekurangan poin penilaian di Pemdes Sedang terletak pada aspek kearifan lokal. Menurut tim penilai, tokoh masyarakat yang ada di Desa Sendang masih harus lebih berpartisipasi aktif, melakukan sistem pengawasan eksternal atas pengelolaan keuangan desa.
“Pada rapat pleno tim penilai kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, salah satunya pada aspek kebijakan dan peran aktif tokoh masyarakat dalam hal pengawasan dan pencegahan praktik korupsi yang mungkin terjadi. Rekomendasi yang diberikan harus segera dilakukan perbaikan oleh Desa Sendang, sehingga benar-benar bisa menjadi contoh perluasan gerakan desa antikorupsi mendatang,” tutur Heru.
Sementara, Kepala Desa Sedang, Sukamto menyatakan, pihaknya bersyukur atas capaian nilai yang telah diraih. Namun, pelaksanaan praktik Desa Antikorupsi bukan hanya untuk mengejar penilaian dan asesmen, tetapi kewajban setiap pemerintah desa untuk melayani masyarakat dan membangun desa dengan sebaik-baiknya.
“Sesuai dengan arahan dari pusat, dari KPK, artinya program desa antikorupsi ini tentunya sebagai bentuk implementasi yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah desa untuk membangun, mengembangkan, dan memajukan desanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Praktik ini akan meminimalisir praktik korupsi, dan melaksanakan pemerintahan desa bersih dan transparan,” tuturnya.
Sukamto berharap, program Desa Antikorupsi di Kabupaten Wonogiri dapat terus dikembangkan. Sehingga, apabila di tahun ini desa Sendang berhasil menjadi pilot project desa antikorupsi, pada tahun-tahun berikutnya akan terjadi perluasan program desa antikorupsi di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Sebagai informasi, upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa Antikorupsi yang digagas oleh KPK diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa.
(dtk)
