Warga Berita – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa birokrat cukup memfasilitasi kebutuhan pelaku seni sehingga pelaku seni tinggal mengerjakan tugasnya.
“Birokrat itu cukup fasilitasi saja. Para pelaku seni, budayawan, dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah filmmakers (pembuat film), apakah itu para pencipta, penulis buku. Semuanya,” kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam (4/2).
Selain itu, Ganjar mengatakan pelaku seni harus dilindungi oleh pemerintah, dan pemerintah tidak perlu takut dengan mereka.
“Sehingga terhadap mereka, perlu dilindungi. Akan tetapi, berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah enggak perlu takut. Masak takut sama pentasnya Butet (Kartaredjasa)?” kata Ganjar.
Ganjar juga mengatakan bahwa pemerintah memerlukan kritik dari pelaku seni sehingga, menurut dia, kebebasan berekspresi oleh pelaku seni tetap diperlukan.
“Kamu bolehlah pentas, tetapi, enggak usah ngomong politik. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam trek dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya, dan kita cukup fasilitasi. Mereka yang akan mengerjakan, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya,” tutur dia.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.[prs]
