Warga Berita – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan program Kampus Merdeka bukan berarti membuat kampus-kampus secara “merdeka” bisa menaikkan biaya atau uang kuliah tunggal (UKT).
“Kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka menaikkan ongkos,” kata Anies dalam debat kelima Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).
Selain itu, Anies mengatakan kampus tidak bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan dana dari mahasiswanya. Hal itu menyusul fenomena soal UKT yang jadi perbincangan baru-baru ini.
“Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT, sampai harus dan malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol (pinjaman online),” katanya.
Menurut Anies, perguruan tinggi merupakan fasilitas pembentukan kelas menengah di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut, negara harus mengambil alih sumber biaya bagi mahasiswa untuk berkuliah, di samping sumber dana yang disediakan orang tua.
Dengan begitu, lanjutnya, aktivitas pendidikan hingga penelitian di perguruan tinggi disokong oleh negara, bukan dari UKT.
Anies mengatakan hal tersebut sebagai investasi karena masyarakat kelas menengah di Indonesia bisa meningkat. Selanjutnya, masyarakat kelas menengah yang sudah bekerja, bakal memberikan pajak bagi negara.
“Tapi, bukan pendapatan ketika mereka sedang bersekolah,” kata Anies Baswedan.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.[prs]
