Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memperbarui kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam program penguatan keluarga, pencegahan stunting, dan pembangunan kependudukan. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala BKKBN, Wihaji, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (27/5).
Fokus Utama: Edukasi Keluarga dan Percepatan Penurunan Stunting
MoU ini merupakan pembaruan dari kesepakatan sebelumnya, dengan fokus spesifik pada:
-
Pengembangan materi edukasi untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
-
Percepatan pencegahan stunting melalui pendekatan keagamaan.
-
Peningkatan kompetensi penyuluh agama sebagai agen sosialisasi di masyarakat.
-
Pertukaran data antara kedua kementerian untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Penyuluh agama adalah ujung tombak. Mereka bisa menyampaikan pesan keluarga sehat dan pencegahan stunting dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat,” tegas Wihaji dalam keterangan resmi.
5 Program Unggulan BKKBN untuk Keluarga
Kemendukbangga/BKKBN mengandalkan lima inisiatif prioritas (quick wins):
-
Genting (Gerakan Orang Tua Cegah Stunting): Edukasi pola asuh dan gizi seimbang.
-
Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak): Layanan penitipan anak berkualitas.
-
Gati (Gerakan Ayah Teladan Indonesia): Peran aktif ayah dalam pengasuhan.
-
Super Apps AI: Aplikasi konsultasi keluarga berbasis kecerdasan buatan.
-
Lansia Berdaya (Sidaya): Layanan komunitas untuk lansia terlantar.
Penyuluh Agama Jadi Agen Perubahan
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan, 300.000 lebih penyuluh agama di Indonesia akan dilibatkan dalam sosialisasi program ini. “Mereka tidak hanya membimbing spiritual, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun keluarga tangguh,” ujarnya.
Kolaborasi ini akan dijalankan melalui sinergi teknis antarunit di kedua kementerian, termasuk pelatihan berkala untuk penyuluh agama tentang isu stunting, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.
Target: Tekan Angka Stunting ke 14% pada 2024
Data BKKBN mencatat, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2023). Dengan kolaborasi ini, pemerintah menargetkan penurunan hingga 14% pada 2024. “Penyuluh agama akan membantu menjangkau daerah-daerah terpencil yang masih tinggi angka stunting-nya,” tambah Wihaji.
Meski optimistis, Nasaruddin mengingatkan pentingnya pendekatan kultural. “Pesan tentang keluarga berencana atau gizi harus disampaikan dengan tetap menghormati nilai agama dan tradisi setempat,” ucapnya.
Dengan dukungan data terintegrasi dan sumber daya manusia yang terlatih, kerja sama ini diharapkan tidak hanya menekan stunting, tetapi juga membangun ketahanan keluarga Indonesia secara holistik.
