SERANG, Warga Berita – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menanggapi perihal masih adanya 499 desa di Banten yang tidak terjangkau sinyal internet alias blank spot.
Uday mengatakan, 499 desa bukan lah jumlah yang sedikit. Jumlah itu merupakan 36 persen dari jumlah desa yang ada di Banten.
“Apabila data tersebut benar ada 499 desa yang blankspot, ini harus segera diambil tindakan. Karena jumlah tersebut sekitar 36 persen dari jumlah desa yang ada di Banten,” ujar Uday kepada Radar Banten, Jumat 19 Januari 2024.
Uday mengatakan, masalah blank spot ini menjadi persoalan serius dan perlu segera ditindaklanjuti. Sebab, Banten saat ini sudah menginjak usai lebih 20 tahun. Persoalan blank spot pun seharusnya sudah selesai jauh sebelumnya.
“Tentu itu menjadi permasalahan yang besar, bahwa di tahun 2024 kok masih ada 499 desa yang tidak tercover jaringan internet,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan wilayah blank spot ini. Katanya, Pemprov melalui Dinas Kominfo-SP bisa melakukan beberapa langkah untuk mengurangi titik blank spot.
“Jadi jangan hanya lempar tanggung jawab ke pusat. Dinas Kominfo-SP bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi jumlah blankspot. Toh dengan adanya tenaga-tenaga ahli di Diskominfo, mestinya bisa menyelesaikan masalah itu dan tidak tergantung ke Kementrian,” ungkapnya.
Meski banyak desa yang masuk ke dalam wilayah Blank Spot, Uday menyebut bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi program digitalisasi desa. Sebab, program digitaliasi desa yang saat ini tengah digencarkan dilakukan dengan analisas terlebih dahulu, khususnya perihal blank spot itu.
“Saya rasa tidak akan terhambat, karena program digitalisasi ini tentunya sudah dilakukan analisa-analisa terkait blankspot tersebut. Dalam hitungan saya, jumlah kantor desa yang tidak tercover internet ini hampir tidak ada,” tuturnya.
Dirinya berharap Pemprov Banten bisa segera melakukan upaya untuk mengurangi titik-titik blank spot, tanpa bergantung kepada Pemerintah Pusat. Sebab, masih adanya blank spot akan membawa banyak pengaruh, khususnya dalam kemajuan desa.
“Harus dipikirkan bagaimana caranya Dinas Kominfo Provinsi Banten, melakukan penyelesaian terkait masalah itu. Jangan hanya melempar ke Pemerintah Pusat. Ada banyak cara untuk mengurai masalah blankspot jaringan tersebut,” imbuhnya.
“Pertanyaanya apakah ada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini? Jika ada, ayo. Tidak terlalu sulit kok,” pungkas pria yang juga aktif sebagai Pemerhati Budaya Baduy ini.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
SERANG, Warga Berita – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menanggapi perihal masih adanya 499 desa di Banten yang tidak terjangkau sinyal internet alias blank spot.
Uday mengatakan, 499 desa bukan lah jumlah yang sedikit. Jumlah itu merupakan 36 persen dari jumlah desa yang ada di Banten.
“Apabila data tersebut benar ada 499 desa yang blankspot, ini harus segera diambil tindakan. Karena jumlah tersebut sekitar 36 persen dari jumlah desa yang ada di Banten,” ujar Uday kepada Radar Banten, Jumat 19 Januari 2024.
Uday mengatakan, masalah blank spot ini menjadi persoalan serius dan perlu segera ditindaklanjuti. Sebab, Banten saat ini sudah menginjak usai lebih 20 tahun. Persoalan blank spot pun seharusnya sudah selesai jauh sebelumnya.
“Tentu itu menjadi permasalahan yang besar, bahwa di tahun 2024 kok masih ada 499 desa yang tidak tercover jaringan internet,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan wilayah blank spot ini. Katanya, Pemprov melalui Dinas Kominfo-SP bisa melakukan beberapa langkah untuk mengurangi titik blank spot.
“Jadi jangan hanya lempar tanggung jawab ke pusat. Dinas Kominfo-SP bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi jumlah blankspot. Toh dengan adanya tenaga-tenaga ahli di Diskominfo, mestinya bisa menyelesaikan masalah itu dan tidak tergantung ke Kementrian,” ungkapnya.
Meski banyak desa yang masuk ke dalam wilayah Blank Spot, Uday menyebut bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi program digitalisasi desa. Sebab, program digitaliasi desa yang saat ini tengah digencarkan dilakukan dengan analisas terlebih dahulu, khususnya perihal blank spot itu.
“Saya rasa tidak akan terhambat, karena program digitalisasi ini tentunya sudah dilakukan analisa-analisa terkait blankspot tersebut. Dalam hitungan saya, jumlah kantor desa yang tidak tercover internet ini hampir tidak ada,” tuturnya.
Dirinya berharap Pemprov Banten bisa segera melakukan upaya untuk mengurangi titik-titik blank spot, tanpa bergantung kepada Pemerintah Pusat. Sebab, masih adanya blank spot akan membawa banyak pengaruh, khususnya dalam kemajuan desa.
“Harus dipikirkan bagaimana caranya Dinas Kominfo Provinsi Banten, melakukan penyelesaian terkait masalah itu. Jangan hanya melempar ke Pemerintah Pusat. Ada banyak cara untuk mengurai masalah blankspot jaringan tersebut,” imbuhnya.
“Pertanyaanya apakah ada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini? Jika ada, ayo. Tidak terlalu sulit kok,” pungkas pria yang juga aktif sebagai Pemerhati Budaya Baduy ini.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
