“Kalau saya bandingkan dengan Pemilu 2019, memang ada penurunan isu untuk politik identitas karena waktu itu kita memang seolah-olah berhadapan, kita terbelah dua,” kata Edi Santoso di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.
Akan tetapi dengan adanya tiga poros seperti saat sekarang berupa koalisi yang bercampur baur, kata dia, isu politik identitas terasa tidak sekencang Pemilu 2019 meskipun isu tersebut tetap ada.
Ia mengakui peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sangat penting untuk menjaga komunikasi yang harmonis.
“Misalnya selama ini yang dilakukan Kemenkominfo itu dengan literasi digital karena berkembangnya hate speech (ujaran kebencian, red.) dan hoaks yang di situ ada isu-isu politik identitas, itu ‘kan lewat media sosial, lewat perangkat-perangkat digital,” kata Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Ia mengatakan jika masyarakat makin melek terhadap hal=hal semacam itu, masyarakat akan semakin mereduksi potensi-potensi negatif seperti politik identitas.
Oleh karena itu, kata dia, peran Kemenkominfo dalam menjaga ruang publik dari isu politik identitas maupun hoaks perlu ditingkatkan lagi melalui literasi digital.
“Itu penting di luar beberapa inisiasi lembaga masyarakat, komunitas, karena isu literasi digital ini memang merupakan isu bersama, ada porsi pemerintah di sana, ada porsi perguruan tinggi, ada porsi LSM,” tegasnya.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan suasana yang relatif kondusif menjelang Pemilu 2024 tersebut tetap berlangsung hingga pemungutan suara pada 14 Februari maupun setelah berlangsungnya pesta demokrasi meskipun saat sekarang suhu politik lebih naik lagi.
“Wajarlah mendekati hari pencoblosan,” kata Edi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyebutkan masyarakat Indonesia menunjukkan kedewasaan berdemokrasi di momen Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dan hal itu tercermin di ruang digital Indonesia.
Ia menyebutkan hal itu terlihat dari berkurangnya kuantitas hoaks dan politik identitas yang beredar di ruang siber untuk periode kali ini.
“Meskipun tak sepenuhnya menghilang, namun kita juga mencermati ada penurunan pemakaian politik identitas. Dan kita cukup mau apresiasi hal itu. Masyarakat kita juga semakin dewasa dengan pengalaman Pemilu dua kali dan Pilpres sebelumnya,” ungkapnya dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (30/1).
Nezar menilai masyarakat sudah banyak yang memetik pelajaran dari Pemilu-Pemilu sebelumnya yang penuh dinamika di ruang digital.
Masyarakat kali ini dinilai telah menerima bahwa perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi maka dari itu kini setiap orang mengambil sikap lebih bijak di media sosial.
Baca juga: Bawaslu Banyumas-Jateng dalami dugaan politik uang dalam kampanye Puan
