Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur digital sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing digital Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis.
“Untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan adalah fondasi dan tantangan ke depan, yang pertama infrastruktur digital yang merata,” ujar Airlangga. Hal ini merujuk pada laporan Indeks Daya Saing Digital dari East Venture yang menunjukkan bahwa wilayah Pulau Jawa masih mendominasi skor daya saing digital di Indonesia, didukung oleh infrastruktur digital yang cukup merata.
Namun, Airlangga juga menyoroti kemajuan wilayah Sulawesi Tenggara yang masuk ke dalam delapan besar wilayah dengan skor daya saing digital tertinggi. Ini merupakan hasil dari proyek infrastruktur digital, termasuk Palapa Ring di Paket Tengah, yang menunjukkan pentingnya pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Selain infrastruktur, Airlangga menekankan perlunya pengembangan talenta digital yang memadai. Sebagai contoh, Provinsi Gorontalo berhasil naik 10 peringkat ke posisi 20 dalam skor daya saing digital berkat program lokal seperti “Remaja Cakap Digital” dari Diskominfo setempat. Ini menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan lokal dapat berperan signifikan dalam meningkatkan keterampilan digital.
Lebih lanjut, Airlangga menggarisbawahi pentingnya inklusi keuangan sebagai elemen kunci dalam mendukung ekonomi digital. Berbagai inisiatif seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) terus didorong oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Program Strive dari Mastercard Indonesia dan Promise 2 Impact dari ILO juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akses layanan keuangan dan literasi keuangan di Indonesia. Target inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024 menjadi salah satu tujuan utama pemerintah.
Airlangga juga menyoroti dua fokus utama dalam akselerasi digital untuk inovasi dan investasi ke depan. Pertama, hilirisasi semikonduktor, di mana Indonesia telah dipilih oleh Amerika Serikat dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) sebagai salah satu dari tujuh negara prioritas yang akan mendapatkan dukungan dari The International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund. Kedua, pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) yang ditujukan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan (R&D), serta mendorong inovasi di berbagai kabupaten yang telah ditetapkan sebagai zona inovasi.
Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, pemerintah telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 pada akhir tahun 2023. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap PDB Indonesia, yang ditargetkan mencapai 20 persen pada tahun 2045. Selain itu, pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas di kawasan ASEAN.
Airlangga menegaskan bahwa DEFA menjadi satu-satunya kerjasama ekonomi digital yang melibatkan seluruh wilayah di dunia, diakui di tingkat global. Dengan implementasi program ini, diharapkan ekonomi digital di kawasan ASEAN dapat meningkat signifikan, dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS. Khusus untuk Indonesia, ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 diharapkan meningkat menjadi 600 miliar dolar AS.
Keseluruhan strategi dan inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat fondasi digital nasional dan regional, yang tidak hanya meningkatkan daya saing tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di era digital.
