PURBALINGGA INFO – DPRD Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, di Ruang Paripurna DPRD, Jumat (31/5/24).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan dan dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Wakil Bupati Purbalingga Sudono, Wakil Ketua dan anggota DPRD Purbalingga, serta perwakilan OPD.
Bupati tiwi menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan dengan serius setiap saran dan masukan yang diberikan. Menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023, Ia menyampaikan pelampauan pendapatan tersebut berasal dari pelampauan pendapatan BLUD yang sebagian besar berasal dari pelampauan pendapatan RSUD Goeteng Tarunadibrata.
“Hal ini adalah sebagai dampak dari dibukanya beberapa unit layanan baru di RSUD Goeteng Tarunadibrata. Serta pelampauan pajak daerah yang sebagian besar berasal dari pelampauan pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan juga pajak bumi dan bangunan” katanya.
Terkait dengan penambahan penyertaan modal kepada BUMD Bupati Tiwi menyampaikan penyertaan modal kepada Perumda Tirta Perwira sebesar Rp.3.300.000.000 merupakan implementasi atas penugasan Pemerintah Pusat dalam mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan penyertaan modal kepada Perumda owabong sebesar Satu miliar rupiah hal ini digunakan untuk pengadaan tanah, pembuatan fasilitas wahana dan juga revitalisasi sarana prasarana bangunan gedung.
Selanjutnya menjawab atas pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan kedaulatan pangan, Bupati Tiwi menyampaikan hal tersebut menjadi salah satu arus utama di dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2045
“Sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan misi yang kedua yaitu transformasi ekonomi, arah pembangunan ketahanan pangan akan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki ketercukupan konsumsi pangan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah,” terangnya.
Terkait rencana pembangunan bidang pertanian 20 tahun kedepan yang disampaikan Fraksi Gerindra, Ia mengatakan Pemkab Purbalingga akan berfokus kepada peningkatan nilai tambah produk pertanian yang akan dilakukan melalui hilirisasi berbasis UMKM yang dilembagakan serta berbasis riset dan juga inovasi.
“Selanjutnya berkaitan kontribusi BUMD terhadap PAD dapat kami sampaikan bahwa hal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun 2021, kontribusi BUMD terhadap PAD Sebesar Rp 18.439.444.440, sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi RP 19.664.097.692 dan meningkat kembali menjadi Rp 20.501.788.972 pada tahun 2023,” tambahnya.
Terkait dengan realisasi pajak daerah pada tahun 2023 yang disampaikan Fraksi PKS bupati Tiwi menjelaskan bahwa kenaikan pajak daerah sebesar Rp 6.617.645.295 berasal dari kenaikan pajak restoran, pajak bumi bangunan dan juga pajak penerangan jalan.
“Khusus untuk pajak bumi dan bangunan dapat kami jelaskan bahwa realisasi PBB P2 tahun 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 adalah karena adanya kebijakan penyesuaian NJOP tanah dengan harga pasaran dan pemutakhiran data NJOP pada bangunan,” imbuhnya.
Selanjutnya menjawab pandangan umum dari fraksi Amanat Nasional terkait pembangunan infrastruktur di dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2045. pembangunan jalan baru dari Bendung Slinga sepanjang tepi sungai Klawing hingga Kali Gintung telah masuk ke dalam arah kebijakan pengembangan wilayah di dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga sebagai upaya peningkatan akses antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
Di samping itu, rencana pengembangan infrastruktur jalur wisata akan dilaksanakan dengan pengembangan jalan dari Bandara Jenderal Besar Soedirman menuju destinasi wisata prioritas dan destinasi wilayah prioritas pada 33 ruas jalan dan jembatan strategis
“Sedangkan untuk wisata jalur Baturaden, Serang, Pulosari direncanakan pengembangan potensi kawasan wisata Sabuk Gunung Slamet melalui pengembangan kawasan wisata regional yang terintegrasi antar Kabupaten di Sabuk Gunung Slamet yaitu Baturaden, Serang, Pulosari, Guci dan Sirampog,” ungkapnya.(dhs/Kominfo)
