Warga Berita – Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal menggandeng Timnas pemenangan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) untuk melawan dugaan praktik politisasi bantuan sosial (bansos) di Pilpres 2024.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyoroti laporan yang pihaknya terima soal dugaan keberadaan bansos di kantor DPD Golkar DIY. Hasto meyakini, praktik politisasi bansos juga terjadi di daerah-daerah lain.
Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya akan menggandeng Timnas Amin dan melawan dugaan praktik penyalahgunaan bansos tersebut.
“Hari ini kami menemukan banyak bansos yang masuk ke kantor DPD Golkar, pasti di daerah lain juga akan banyak. Ini memerlukan kerja sama. Maka tim hukum ini bertemu untuk sama-sama menegakkan bahwa pemilu yang jujur,” ucap Hasto jelang debat pilpres terakhir di Jakarta, Minggu (4/2) malam.
Dia yang juga Sekretaris Jenderal PDIP itu juga merespons pertemuan tim hukum pemenangan Ganjar-Mahfud dengan tim hukum Timnas Amin di hari yang sama.
Dia menilai pertemuan membahas soal praktik dugaan keberpihakan aparat. Namun, selain itu dugaan politisasi bansos juga harus dilawan bersama-sama.
“Demokrasi itu wajib diwujudkan dan kerjasama dilakukan termasuk dukungan perguruan tinggi yang sekarang sudah masif bergerak buat menjaga demokrasi,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Grace Natalie merespons santai dugaan politisasi bansos oleh pihaknya. Dia menyebut semua pihak bisa saja menuding bansos sebagai politisasi.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk berpikir cerdas dalam menerima setiap informasi. Lagi pula, dia menyebut bansos juga telah diatur dan disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR.
“Apapun disebut dipolitisasi, apapun kan, jadi kitanya yang lebih smart bahwa bansos itu kan sudah diputuskan,” ucap Grace.
Di satu sisi, beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian yang juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto membantah narasi politisasi di balik pemberian bansos jelang Pemilu 2024.
Apalagi, Airlangga menyebut pemberian bansos itu dilakukan oleh pemerintah setiap tahun dan sepanjang tahun.
“Ya seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp250 ribu itu sepanjang tahun, kemudian kita juga ada bantuan sembako, itu terus menerus. Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun,” kata Airlangga usai memberikan bantuan pangan di Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2).
“Jadi bantuan pangan dan BLT ini kelanjutan dari program-program sebelumnya,” lanjut dia.
Airlangga pun menegaskan pemberian bansos itu merupakan kebijakan rutin pemerintah. Artinya, bukan baru dilakukan belakangan ini dan tak terkait dengan Pemilu 2024.
“Loh tiap tahun memang ada pemilu? Tiap bulan ada pemilu? Kan enggak ada,” ucap Airlangga.
Di tempat terpisah, dua hari lalu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos belakangan ini. Ia berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.
“(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023),” ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).
“Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Presiden Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos; Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.
Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos lain; BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.
Jokowi menyebut pemberian bansos sudah melalui persetujuan DPR.
“Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” ujarnya.[prs]
