Warga Berita – Elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyoroti pihak yang menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tapi kini balik memuji. Habiburokhman menyebut sikap balik arah itu diduga hanya demi kepentingan elektoral.
“Sebelumnya orang-orang yang menyudutkan Pak Jokowi, neo Orba, otoriter, belakangan seperti ada perubahan sikap yang tidak lagi menyudutkan Pak Jokowi. Nah kami mempertanyakan ketulusan sikap tersebut. Apakah ini masalah elektoral? Ada paslon yang elektabilitasnya merosot,” kata Habiburokhman kepada wartawan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
Ia menegaskan, jika pihak tertentu ingin berpendapat, seharusnya dibarengi dengan bukti yang kuat. Menurutnya gaya berpolitik yang hanya ingin mendongkrak elektoral salah satu pasangan capres-cawapres dengan tuduhan negatif harusnya dihentikan.
“Kita harus mengedukasi masyarakat, kalau kita menuduh seseorang kita harus punya buktinya. Tapi kalau memang tidak terbukti ya jangan menunduh seseorang. Hanya dilakukan demi hitung-hitungan elektoral. Kami pikir, pada intinya ke depan kita sudahi gaya berpolitik seperti itu. Gaya berpolitik yang hanya karena kalkulator elektoral,” ujar Habiburokhman.
Sementara itu, ia juga membantah narasi yang menyebutkan bahwa Jokowi berusaha untuk membangun pemerintahan neo Orba. Menurutnya, asumsi tersebut dianggap sebagai opini jahat yang dilakukan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi saat ini.
“Kami menyampaikan bahwa narasi tersebut sangat tidak mendidik dan sangat tidak tepat,” kata Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, apa yang telah dibangun dan dikerjakan oleh Jokowi nyatanya sangat jauh dari yang dinarasikan oleh beberapa pihak. Jokowi, diklaimnya, tidak sedang berupaya menggunakan seluruh aparat negara untuk membangun ‘kerajaan’ seperti Presiden Soeharto.
“Kalau di-framing bahwa Pak Jokowi menggunakan kekusaan untuk kepentingannya, lalu bersikap otoriter, itu jauh sekali gitu loh,” ucapnya.
“Jadi kalau dulu disebut misalnya Orde Baru menggunakan aparat penegak hukum sebagai aparatus ideologisnya, hal tersebut tidak terjadi di era Pak Jokowi,” terangnya.
Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari masih bebasnya masyarakat memberikan kritik namun tidak pernah dipersoalkan secara hukum oleh pihak Jokowi. Masyarakat, diklaimnnya masih bebas bersuara tanpa takut di penjara.
“Orang bebas berbicara, orang bebas menyatakan pendapat dan tidak berurusan dengan hukum kalau menyerang Pak Jokowi,” pungkasnya.[prs]
