Warga Berita – Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tebang pilih mengusut dan menindak berbagai dugaan pelanggaran Pemilu atau Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Raja Juli Antoni, saat merespons Bawaslu yang mengusut dugaan pelanggaran Pemilu di acara pertemuan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dengan para kepala desa di Ambon, Maluku pada Senin (8/1) lalu.
“Ya pada prinsipnya monggo Bawaslu untuk menyelidiki kasus itu ya, tapi agak terasa memang Bawaslu ini ya tajam ke Mas Gibran tumpul ke yang lain ya,” kata Raja Juli, Senin (15/1).
Sekjen PSI itu pun menyinggung aksi Gibran bagi-bagi susu di car free day (CFD) Jakarta pada Desember 2023 lalu yang kemudian dinyatakan Bawaslu ada dugaan pelanggaran aturan pemilu.
“Kemarin kasus susu, kasus ini, ya monggo saja lah. Saya khawatir kita malah sering disuruh bilang intervensi, mungkin ada partai tertentu yang disuruh mengintervensi Bawaslu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gibran mengaku siap menerima konsekuensi soal dugaan pelanggaran terkait pertemuannya dengan para kepala desa di Ambon, Maluku pada Senin (8/1) lalu.
Gibran mengaku siap jika dipanggil untuk memberikan klarifikasi dalam kasus tersebut. Dia juga siap bila dirinya dijatuhkan sanksi.
“Silakan jika ada pelanggaran ada dugaan-dugaan yang tidak benar, kami siap disanksi dipanggil seperti kapan hari silakan,” kata Gibran di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (12/1) malam.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran sebelumnya disampaikan Bawaslu Provinsi Maluku. Bawaslu mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss-Belhotel Ambon.
Kehadiran para kepala desa tersebut, menurut Bawaslu, melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Bawaslu masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan.
Sementara Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menegaskan bahwa silaturahmi oleh Gibran dengan kepala desa se-Maluku dalam konteks mendengar aspirasi tokoh-tokoh adat daerah.
Nusron mengatakan status tokoh yang datang adalah raja atau pemimpin adat, dan juga mengimbau semua pihak agar menghargai konteks adat istiadat tersebut.
“Ada petuah Jawa yang menyatakan ‘deso mowo coro, negoro mowo toto’. Artinya setiap wilayah memiliki cara dan adat istiadat-nya masing-masing. Ini harus dihargai,” kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/1).
“Yang namanya raja itu pemimpin adat. Dalam konteks silaturahmi di Maluku, para Raja itu hadir sebagai pemimpin adat. Tolong jangan dicampurkan dengan hal lain.” lanjutnya.[prs]
