RAPAT KOORDINASI : Ketua DPRD Sumanto bersama Pj Gubernur Nana Sudjana beserta Sekda Soemarno mengikuti rapat koordinasi dari rencana pendapatan APBD 2025 di Surakarta.(foto: setyo herlambang)
SURAKARTA – Ketua DPRD Jateng Sumanto menekankan pada pentingnya pemetaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya PAD harus dikelola secara tepat dan professional sehingga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan dan mendorong kemandirian daerah.
Hal tersebut ditekankannya di hadapan Pj Gubernur Nana Sudjana dan Sekda Soemarno di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Pendapatan RAPBD 2025, Rabu (13/3/2024) di Surakarta. Turut hadir Pimpinan DPRD, Badan Anggaran (Banggar), dan OPD Jateng.
Pada kesempatan itu, Sumanto menyinggung perihal implementasi dari disahkannya UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Warga Berita Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut menggarisbawahi perihal pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Implikasi dari UU tersebut membawa perubahan pada struktur pendapatan Pemprov Jateng terutama pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Selama ini kedua pajak menjadi sumber PAD provinsi, namun nantinya penerimaan PKB dan BBNKB menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu pendapatan Pemprov akan berkurang secara signifikan,” ucapnya.
Penerimaan PKB dan BBNKB, lanjut dia, mengacu pada Perda No 12/2023 telah ditetapkan tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 1,05% dari sebelumnya 1,5%. Sedangka tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% lebih rendah dari sebelumnya sebesar 12,5%.
“Pengurangan tersebut menjadi opsen atau tambahan pajak kepada kabupaten/kota sebagai pengganti penerimaan bagi hasil pajak. Kebijakan tersebut akan berlaku pada 5 Januari 2025. Karena dari itu pemerintah provinsi harus menyiapkan konsep supaya pendapatan dari pajak daerah tidak berkurang termasuk mencari opsi-opsi dari potensi daerah,” ucap dia.
Pj Gubernur Nana Sudjana dalam sambutannya sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD mengenai pentingnya inovasi serta terobosan untuk mencapai target pendapatan. Perlu strategi yang baik mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan target pendapatan sampai dengan upaya-upaya bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan nantinya.
“Untuk merealisasikan target tersebut, seluruh stakeholder terkait harus berupaya mengoptimalkan, menggali berbagai potensi-potensi daerah yang ada sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah meningkat,” ucapnya.(rafdan/priyanto)
RAPAT KOORDINASI : Ketua DPRD Sumanto bersama Pj Gubernur Nana Sudjana beserta Sekda Soemarno mengikuti rapat koordinasi dari rencana pendapatan APBD 2025 di Surakarta.(foto: setyo herlambang)
SURAKARTA – Ketua DPRD Jateng Sumanto menekankan pada pentingnya pemetaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya PAD harus dikelola secara tepat dan professional sehingga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan dan mendorong kemandirian daerah.
Hal tersebut ditekankannya di hadapan Pj Gubernur Nana Sudjana dan Sekda Soemarno di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Pendapatan RAPBD 2025, Rabu (13/3/2024) di Surakarta. Turut hadir Pimpinan DPRD, Badan Anggaran (Banggar), dan OPD Jateng.
Pada kesempatan itu, Sumanto menyinggung perihal implementasi dari disahkannya UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Warga Berita Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut menggarisbawahi perihal pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Implikasi dari UU tersebut membawa perubahan pada struktur pendapatan Pemprov Jateng terutama pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Selama ini kedua pajak menjadi sumber PAD provinsi, namun nantinya penerimaan PKB dan BBNKB menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu pendapatan Pemprov akan berkurang secara signifikan,” ucapnya.
Penerimaan PKB dan BBNKB, lanjut dia, mengacu pada Perda No 12/2023 telah ditetapkan tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 1,05% dari sebelumnya 1,5%. Sedangka tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% lebih rendah dari sebelumnya sebesar 12,5%.
“Pengurangan tersebut menjadi opsen atau tambahan pajak kepada kabupaten/kota sebagai pengganti penerimaan bagi hasil pajak. Kebijakan tersebut akan berlaku pada 5 Januari 2025. Karena dari itu pemerintah provinsi harus menyiapkan konsep supaya pendapatan dari pajak daerah tidak berkurang termasuk mencari opsi-opsi dari potensi daerah,” ucap dia.
Pj Gubernur Nana Sudjana dalam sambutannya sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD mengenai pentingnya inovasi serta terobosan untuk mencapai target pendapatan. Perlu strategi yang baik mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan target pendapatan sampai dengan upaya-upaya bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan nantinya.
“Untuk merealisasikan target tersebut, seluruh stakeholder terkait harus berupaya mengoptimalkan, menggali berbagai potensi-potensi daerah yang ada sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah meningkat,” ucapnya.(rafdan/priyanto)
