Warga Berita – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara merespons pernyataan Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyoroti isu ketidaknetralan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, pernyataan Komisi HAM PBB itu, bukan mempermasalahkan netralitas Jokowi, melainkan hanya bersifat kritis terhadap arah politik Jokowi.
“Jadi pertanyaan Komisi HAM PBB bersifat kritis,” kata Habiburokhman dalam wawancara di Kompas TV dikutip pada Senin (18/3).
Ia menilai, Komite HAM PBB hanya menyampaikan pernyataan yang bersifat pertimbangan.
“Menurut kami, anggota Komisi HAM PBB tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgment,” tuturnya.
Karena itu, Habiburokhman menghimbau pernyataan Komisi HAM PBB tidak perlu diperpanjang, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi.
“Tidak perlu ada yang dirisaukan, satu atau dua orang menyampaikan pertanyaan menurut saya itu adalah hal yang wajar di era demokrasi ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres, sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan adalah bentuk ketidaknetralan Jokowi.
“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?” lanjut Ndiaye mempertanyakan.[prs]
