Warga Berita – Peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengajak para kaum intelektual untuk bisa menegakkan kembali Indonesia menjadi negara hukum.
Menurut dia, hal tersebut merupakan tugas bagi para intelektual, khususnya dalam nuansa Pemilu 2024.
“Saat ini Indonesia bukan sedang menjadi negara hukum, melainkan negara politik. Kita punya tanggung jawab moral itu,” kata Prof. Siti Zuhro di BRIN Kampus Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/2).
Sejauh ini, dia kerap turun ke lapangan sebagai akademisi untuk memberikan edukasi kepada pemilih dan calon anggota legislatif (caleg).
Siti lantas meminta kepada para caleg untuk tidak menggunakan politik uang.
Namun, lanjut dia, ada pihak yang menyampaikan bahwa pemilu tidak akan berhasil dimenangkan tanpa politik uang. Fenomena itu menurutnya memang banyak terjadi.
Ia mengatakan bahwa sikap politik yang bersifat menghalalkan segara cara, termasuk dengan politik uang, merupakan hal yang negatif. Hal tersebut merupakan tantangan bagi sistem demokrasi.
Di samping itu, dia juga mengatakan bahwa seruan atau kritik yang datang dari kalangan akademisi, bukan merupakan kepura-puraan. Hal tersebut murni datang dari hati nurani para akademisi.
Jangan sampai, kata dia, seruan dan kritik dari akademisi itu dianggap sebagai partisan. Akademisi dari pemilu sebelumnya hingga ke pemilu saat ini masih tetap merupakan akademisi.
“Karena kita cinta NKRI, bukan cinta penguasa, melainkan cinta NKRI,” kata dia.
Siti menilai jika Indonesia tetap menjadi negara politik dengan indeks demokrasi yang menurun, cita-cita Indonesia Emas 2045 bakal sulit terwujud.
“Menjadi negara yang 2045 itu yang katanya Indonesia Emas, boro-boro emas, perunggu nanti. Jadi, kalau kita semua tidak menggawangi, jadi perunggu nanti, ngedrop,” tukasnya.[prs]
