SERANG, Warga Berita – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik di Banten Ahmad Sururi berpendapat sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten tentang simulasi pemunggutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten beberapa waktu yang lalu.
Sururi mengatakan, simulasi yang dilakukan dengan hanya menggunakan dua pasangan calon saja sangatlah tidak tepat. Sebab, Pemilu 2024 sendiri diikuti oleh tiga pasangan calon presiden (Capres). “Setuju dengan Bawaslu,” kata Sururi kepada Radar Banten, Rabu 3 Januari 2024.
Sururi mengatakan, alasan KPU yang menganggap masyarakat mengetahui bahwa Pemilu 2024 nanti diikuti oleh tiga capres sangatlah tidak tepat.
Menurutnya, seharusnya KPU daerah harus melakukan improvisasi dan inovatif dalam menjalankan tugasnya, tidak mekanis atau hanya mengikuti arahan KPU pusat.
“Sebagai contoh, sangat memungkinkan bagi KPU daerah untuk menyediakan simulasi yang sesuai dan diakses masyarakat yaitu tiga Capres-cawapres dan hal tersebut tidak melanggar aturan,” ucapnya.
“Semoga ini hanya bentuk kekhilafan dan bukan keberpihakan,” sambungnya.
Dosen Universitas Serang Raya ini melihat bahwa terdapat banyak keblunderan yang dilakukan oleh KPU dalam menjalankan berbagai tahapan Pemilu 2024.
“Betul (KPU banyak blundernya,-red), kita khawatir KPU dianggap tidak siap mengakomodir seluruh pihak terutama para kontestan Pemilu 2024,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
SERANG, Warga Berita – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik di Banten Ahmad Sururi berpendapat sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten tentang simulasi pemunggutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten beberapa waktu yang lalu.
Sururi mengatakan, simulasi yang dilakukan dengan hanya menggunakan dua pasangan calon saja sangatlah tidak tepat. Sebab, Pemilu 2024 sendiri diikuti oleh tiga pasangan calon presiden (Capres). “Setuju dengan Bawaslu,” kata Sururi kepada Radar Banten, Rabu 3 Januari 2024.
Sururi mengatakan, alasan KPU yang menganggap masyarakat mengetahui bahwa Pemilu 2024 nanti diikuti oleh tiga capres sangatlah tidak tepat.
Menurutnya, seharusnya KPU daerah harus melakukan improvisasi dan inovatif dalam menjalankan tugasnya, tidak mekanis atau hanya mengikuti arahan KPU pusat.
“Sebagai contoh, sangat memungkinkan bagi KPU daerah untuk menyediakan simulasi yang sesuai dan diakses masyarakat yaitu tiga Capres-cawapres dan hal tersebut tidak melanggar aturan,” ucapnya.
“Semoga ini hanya bentuk kekhilafan dan bukan keberpihakan,” sambungnya.
Dosen Universitas Serang Raya ini melihat bahwa terdapat banyak keblunderan yang dilakukan oleh KPU dalam menjalankan berbagai tahapan Pemilu 2024.
“Betul (KPU banyak blundernya,-red), kita khawatir KPU dianggap tidak siap mengakomodir seluruh pihak terutama para kontestan Pemilu 2024,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
