Supratman Andi Agtas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dan melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menkumham, menggantikan Yasonna Laoly yang telah menjabat selama satu dekade.
Supratman Andi Agtas adalah politisi Partai Gerindra yang dikenal memiliki latar belakang hukum yang kuat. Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, pada 28 September 1969, Supratman memulai kariernya sebagai akademisi. Selama 14 tahun, ia mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan sempat berprofesi sebagai advokat selama dua tahun sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.
Pendidikan hukumnya dimulai di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, tempat ia menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1). Selanjutnya, Supratman melanjutkan pendidikan Strata-2 (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar, dan kembali ke UMI untuk meraih gelar doktor (S3) di bidang hukum.
Sebelum berkarier di politik, Supratman juga memiliki pengalaman di sektor bisnis, menjabat sebagai komisaris dan direktur utama di sebuah perusahaan daerah di Palu, Sulawesi Tengah, dari tahun 2004 hingga 2012.
Karier politik Supratman dimulai ketika ia terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2014-2019, mewakili Partai Gerindra di Komisi III yang mengurusi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Pada periode 2019-2024, ia beralih ke Komisi VI DPR RI yang mengawasi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.
Selama dua periode di DPR RI, Supratman juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di mana ia memimpin sejumlah pembahasan penting, termasuk Revisi Undang-Undang MD3 pada tahun 2016. Ia juga berperan aktif dalam beberapa panitia khusus (Pansus), seperti Pansus Hak Angket KPK, Pansus RUU Pemilu, Pansus RUU Siber, dan Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara.
Pelantikan Supratman sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly menandai langkah baru dalam kepemimpinannya di kementerian strategis ini. Dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam bidang hukum dan legislatif, Supratman diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat reformasi hukum di Indonesia.
Selain Supratman, Presiden Jokowi juga melantik beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).
Presiden juga mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Perubahan ini diharapkan dapat membawa penyegaran di berbagai sektor penting, termasuk hukum dan HAM, guna mencapai target-target strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
